Pemerintah Gandeng Swasta Bantu UKM

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menganggap usaha kecil menengah (UKM) sebagai kontributor penting dalam perekonomian nasional. Sektor tersebut, kata dia, ­dapat menjadi tulang punggung yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan menggandeng pihak swasta bekerja sama membangun ekosistem penguatan akses pasar bagi produk-produk UKM tersebut.

“Banyak produk UKM sudah memiliki kualitas dan desain yang prima. Namun, tantangan yang dihadapi di era perdagangan terbuka dan berbasis daring saat ini ialah bagaimana mencari pasar ekspor atau pembeli di pasar global. Itu yang harus dicermati ke depannya,” ujar Oke, kemarin.

Selain akses pasar, pelaku usaha UKM juga harus bisa menjawab permintaan dengan menjaga kesinambungan suplai barang serta mengirim barang dengan cepat sampai ke tujuan.

Untuk bisa melakukan semua itu, lanjut Oke, tentu UKM tidak bisa berjalan sendiri pada tahap-tahap awal. Peran swasta sangat dibutuhkan untuk mendorong mereka berkembang hingga akhirnya bisa kuat dan mandiri.

Maka dari itu, pemerintah menggandeng pihak swasta, dalam hal ini PT Anugerah Tangkas Transportindo (ATT Group) yang bergerak di ranah logistik global, dan MINPlus yang merupakan perusahaan rintisan di bidang pemasaran produk UKM. Ada pula unicorn-unicorn berskala nasional dan global serta lembaga-lembaga keuangan dalam negeri.

Seluruh pihak swasta dilibatkan untuk membantu percepat-an transaksi pemasaran global melalui media nonkonvensio-nal, dari pendampingan pe-ngenalan pasar, pendampingan operasional pemasaran digital, pendampingan menggunakan aplikasi MINPlus dalam menjalankan proses ekspor, hingga pembaruan informasi regulasi ekspor.

“Diharapkan, program ini dapat meningkatkan ekspor UKM ke pasar tradisional maupun nontradisional dengan lebih kondusif. Penguatan UKM Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UKM di pasar global,” lanjut Oke.

Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi, serta ­pengetahuan dan keterampilan pengembangan industri para pelaku UKM. “Pelaku UKM harus memanfaatkan informasi yang ada sehingga mampu mengembangkan bisnis melalui laman komersial nonkonvensional. Selanjutnya, melalui program pendampingan fasilitasi ekspor yang holistik itu, UKM juga dapat mengubah pola pikir yang dulu hanya offline menjadi lebih proaktif menjemput pembeli,” tandasnya.

Forum APEC

Keberpihakan pemerintah terhadap UKM juga disampaikan di forum internasional, termasuk dalam Sidang Komite Perdagangan dan Investasi Asia Pacific Economic Cooperation di Santiago, Cile, awal pekan lalu.

Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Deny Kurnia mengungkapkan, dalam forum itu pemerintah menyampaikan beberapa isu penting seperti pengembangan kemitraan dengan usaha kecil menengah dan pemanfaat-an ekonomi digital yang bisa berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan.

Menurut dia, anggota APEC menginginkan agar ada lebih banyak pihak yang menikmati keuntungan dari liberalisasi perdagangan. “Kita semua tidak hanya ditantang untuk mampu mewujudkan perdagangan bebas di kawasan, tapi juga bagaimana mewujudkan instrumen tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ujarnya. (E-2)