NJOP Bumi dan Bangunan Harus Realistis

NILAI jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan di Sulawesi Selatan (Sulsel), harus benar-benar realistis. Hal itu dikatakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estat Indonesia (REI) di Makassar, Minggu (24/2).

Menurut Nurdin Abdullah, NJOP yang tinggi akan menyebabkan biaya untuk investasi lahan sebagai cikal bakal pengembangan proyek properti, akan semakin meningkat dan muaranya juga berimbas ke harga properti ke depan.

"Saya kira kita memang harus realistis melihat NJOP. Tidak apa-apa kalau rumahnya selesai. Kenapa harga rumah naik? Itu karena harga tanah hanya Rp250 (ribu) per meter, NJOPnya Rp650 (ribu). Kalian juga kan butuh rumah. Makanya, ini harus kita kaji," katanya.

Langkah yang diambil Pemprov Sulsel, lanjut Nurdin Abdullah, ialah berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk mengkajinya. "Saya sama Pak Wali berkali-kali bertemu untuk mengkaji NJOP," tandasnya.

Di tengah kondisi ekonomi global saat ini, lanjutnya, perlu upaya-upaya menggairkan investasi. Salah satunya melalui investasi tanah. Untuk itu, agar investasi tanah tidak terlalu tinggi, nilai NJOP-nya pun harus realistis.

Selain itu, ia juga meminta agar pembangunan rumah-rumah bersubsidi ditingkatkan. Caranya dengan memberikan kemudahan dan kualitas rumahnya pun semakin baik. "Daya beli masyarakat harus benar-benar diperhatikan," pintanya.

Saat ini, diakuinya, harga rumah terlalu mahal. Untuk tipe 36 saja, harganya mencapai Rp300 juta. "Kalau dicicil butuh puluhan tahun untuk lunas."

Untuk itu, ia meminta REI agar memudahkan masyarakat memperoleh rumah. "Makanya saya minta sama REI, supaya orang yang masih tinggal di Kompleks Mertua Indah itu, bisa pindah ke Pondok Indah," candanya.    
 
Sementara itu, dalam rakerda, Gubernur mengharapkan ada rekomendasi baik ke pemerintah kabupaten/kota maupun ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. "Apa yang diharapkan supaya bisa mengajukan rumah murah," tuturnya.

Terkait dengan masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasumnya, Gubernur berpandangan bahwa mereka akan menyerahkan jika mereka merasa dilayani, tidak diberatkan dan harus diberikan kemudahan.

"Supaya mereka leluasa mengatur. Tapi kalau komponen rumah lebih banyak administrasi. Kasihan, kualitas rumah itu pasti menurun," ujarnya. (Ant/S-2)