Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menaikkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun nonsubsidi.
Hal itu dimaksudkan agar peran Bank BTN lebih besar lagi dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai sekitar 11 juta unit.
“Berapa likuditas yang diperlukan oleh BTN, apakah perlu menerbitkan obligasi Rp7 triliun sehingga pada akhirnya BTN bisa menambah kapasitas, minimal double dan triple,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo pada Rapat Kerja BTN Tahun 2019 di Jakarta, Senin (28/1).
Guna mencapai target tersebut, Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi sehingga perseroan dapat berlari kencang karena kecepatan itu yang penting.
Menurut Gatot, pekerjaan rumah (PR) di Kementerian BUMN jika holding terlaksana, ekuitas Bank BTN akan ditingkatkan. Namun, perseroan juga harus menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan menyiapkan proses digitalisasi.
“Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan sehari-hari. Karenanya, digital banking Bank BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi,” tutur Gatot.
Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan pada tahun ini perseroan optimistis dapat terus memacu kinerja di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlanjut dan pelaksanaan tahun politik 2019.
Dijelaskan Maryono, telah disusun strategi bisnis yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan berfokus pada pertumbuhan terkendali yang prudent dan berkualitas dengan tetap fokus pada dominasi kredit perumahan di segmen mass, pertumbuhan dana low cost, dan utilisasi digital banking.
“Kami juga akan meningkatkan aspek prudent pada proses bisnis prekreditan untuk persiapan implementasi PSAK 71 dan fokus pada perbaik-an kualitas kredit,” terang Maryono. (E-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved