Pemerintah belum Satu Suara di Perizinan Kereta Cepat

PEMBANGUNAN kereta api cepat yang rencananya bakal dimulai pada 21 Januari di Walini, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, diharapkan bisa terintegrasi dengan moda transportasi lain di Jakarta dan Bandung. Kota yang dilalui pun diprediksi bakal berkembang. Kendati begitu, berbagai perizinan yang belum rampung dipandang bakal membuat molor pembangunannya.

"Presiden menekankan untuk perizinan segera terselesaikan, dengan harapan mudah-mudahan tanggal 21 Januari telah bisa dilakukan grondbreaking," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, seusai rapat terbatas tentang perkeretaapian, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/1).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan perizinan trase atau jalur kereta cepat yang disyaratkan Kementerian Perhubungan itu sudah dituntaskan oleh sembilan kepala daerah di wilayahnya. Ia merinci, itu berasal dari dirinya sebagai Gubernur Jabar, Wali Kota Bekasi, Bupati bekasi, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bandung, dan Bupati Bandung.

"8 Desember (2015) sudah terbit (izinnya)," imbuh dia.

Senada, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menyatakan perizinan zonasi kereta api cepat di wilayahnya sudah diajukan ke Kemenhub.

Ia pun berharap keberadaan kereta api cepat ini bakal terintegrasi dengan Stasiun Manggarai. Dari stasiun ini, kelak akan difungsikan kereta api Bandara Soekarno-Hatta. "Kita harapkan dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung maka akan mengurangi beban lalu lintas, baik di jalan tol maupun bandara," imbuh dia.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, pembangunan kereta api cepat ini bakal menciptakan kota baru di kawasan Walini, serta menghidupkan wilayah-wilayah yang dilalui jalur kereta tersebut.

Ditambahkannya, moda transportasi super cepat itu diharapkan bisa mengubah pola penggunaan kendaraan warga Jakarta yang berwisata ke wilayah Bandung Raya. Sebab, stasiun akhir kereta cepat di Gede Bage, Bandung, bakal dikoneksikan dengan kereta Light Rail Transit (LRT). Jalur pertama yang dibangun adalah dari Gede Bage ke pusat Kota Bandung. Kelak, jalur LRT secara bertahap bakal dibangun ke seluruh penjuru Bandung.

Ia menargetkan peningkatan jumlah wisatawan ke Bandung hingga angka 6 juta orang per tahun.

"Mudah-mudahan dengan begini, khususnya orang Jakarta, kalau ke Bandung, tidak naik mobil, tapi naik kereta cepat 35 menit, connect dengan LRT sampai ke kegiatan-kegiatan yang ada di kota bandung," jelasnya.

Kendati begitu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku masih ada sejumlah perizinan yang belum rampung. Ia meragukan bahwa itu bakal rampung di 21 Januari seperti yang diharapkan.

Jonan mencontohkan perizinan trase yang bersinggungan dengan trase LRT di Jati Bening, Bekasi, yang sudah lebih dulu ditetapkan izin trasenya oleh Kemenhub. "Jadi trase (kereta cepat) ini cari trase lain. Apa bikin terowongan, apa bikin apa," terangnya.

Itu diperparah dengan belum adanya pelampiran izin dari konsorsium soal itu. Paling lambat, katanya, proses itu membutuhkan waktu 14 hari. Itu belum termasuk izin amdalnya.

Soal kemungkinan terbitnya perpres baru demi pemenuhan target groundbreaking pada 21 Januari, ia mengaku tak tahu. Perpres yang lama, imbuhnya, tak mengatur soal teknis pembangunan. "Belum tentu (ada perpres baru). Kalau menyangkut engineering desain enggak bisa keluar perpres. Itu kan teknis konstruksi, keselamatan. Kan enggak ada," cetus dia.

Sementara itu, Komisaris di konsorsium BUMN-China PT Kereta Cepat Indonesia China Bintang Perbowo meyakini bahwa perizinan jalur kereta yang rencananya sepanjang 150 km dengan empat stasiun pemberhentian itu akan rampung pada waktunya. Ia menyebut, tarif kereta berdasarkan studi kelayakannya adalah US$16 atau sekitar Rp200 ribu.

"Semua izin-izin trase, izin kabupaten/kota yang akan dilalui jalur kereta cepat tersebut sudah kami dapatkan sebelum akhir tahun lalu. Tinggal sekarang pelaksanaan," aku Direktur Utama PT Wijaya Karya tersebut.

Dalam pembukaan rapat itu, Presiden Jokowi mengungkapkan soal keinginannya mendengar izin trase dan perizinan lainnya dalam proyek itu dari kementerian serta kepala daerah terkait. Ia juga menggarisbawahi soal pentingnya kehati-hatian dalam pendanaan proyek yang dilakukan dalam mekanisme nir-APBN itu.

"Saya minta agar BUMN yang ikut dalam konsorsium ini, prudent dan hati-hati dalam mengkalkulasi terutama di equity-nya. Jangan sampai karena ikut konsorsium, kemudian justru tugas dalam membangun infrastruktur malah jadi ngos-ngosan, karena kalkulasinya yang tidak cermat," ucap dia.

Pengerjaan proyek ini dilakukan antara BUMN Indonesia dan BUMN China dengan membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China. Kerja sama ini dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co Ltd. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) adalah perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII. (Q)