Anggaran 2019 Bank Indonesia Surplus Rp29,21 Triliun.

KOMISI XI DPR RI menyetujui laporan Bank Indonesia untuk Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) tahun 2019 dengan total sebesar Rp73,74 triliun.

"Anggaran ini terdiri dari rencana penerimaan kebijakan ATBI sebesar Rp46,59 triliun dan rencana penerimaan ATBI operasional Rp27,14 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi XI M Prakosa, di gedung parlemen, Jakarta, Senin (10/12).

Total pengeluaran dalam ATBI 2019 sebesar Rp44,53 triliun, terdiri dari pengeluaran untuk kebijakan Rp34,63 triliun dan operasional Rp 9,9 triliun.

"Dengan demikian, surplus BI 2019 sebesar Rp29,21 triliun. Dapat disampaikan bahwa RAPBI 2019 telah dibahas dalam rapat Panja Penerimaan dan Pengeluaran BI 2019," jelas Prakosa.

Secara detail rencana penerimaan operasional terdiri atas penerimaan hasil pengelolaan aset valuta asing (valas) sebesar Rp27,03 triliun, penerimaan operasional kegiatan pendukung Rp35,65 miliar, dan penerimaan administrasi sebesar Rp86,62 miliar.

Komisi XI menerima laporan ATBI atas Rp46,59 triliun, dengan rincian pengelolaan moneter Rp21,68 triliun, pengelolaan sistem pembayaran sebesar Rp334,69 miliar, pengawasan makroprudensial Rp 100 juta, serta selisih kurs karena transaksi sebesar Rp24,62 triliun.

Dari sisi pengeluaran operasional, rencana ATBI secara rinci digunakan untuk anggaran gaji dan pengeluaran lainnya sebesar Rp3,54 triliun, anggaran manajemen sumber daya manusia (SDM) Rp2,3 triliun, anggaran logistik Rp1,17 triliun, anggaran penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp1,18 triliun, dan anggaran program sosial Bank Indonesia Rp470,14 miliar. Kemudian, anggaran pajak sebesar Rp965,15 miliar dan cadangan anggaran Rp241,54 miliar.

Untuk pengeluaran kebijakan Rp34,63 triliun, sebagian besar akan digunakan Bank Indonesia untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu Rp28,09 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan penyusunan rencana anggaran BI 2019 berdasarkan program yang sudah mereka siapkan, antara lain 12 program strategis untuk pengendalian inflasi dan nilai tukar rupiah, serta program kontribusi untuk ekonomi Indonesia, termasuk ekonomi kerakyatan.

"Kedua, kami garis bawahi pandangan dan masukan dari anggota dewan, khususnya agar program kerja kami bisa mendukung pembiayaan ekonomi sektor riil dan UMKM serta masukkan ke berbagai aspek sosial. Di 2019, kami akan perluas program pemberdayaan sektor riil, program ini berkontribusi nyata ke UMKM dan sektor riil," papar Perry.

Bank Indonesia juga akan perluas program pemberdayaan dengan pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan. Contohnya, menunjang pengembangan ekspor dan pariwisata, seperti ekspor kopi dan wisata daerah.

"Kami kembangkan UMKM daerah berbasis budaya masing-masing daerah, mensosialisasikannya, dan mengikutsertakan UKM dalam expo. Kami perluas program pemberdayaan ekonomi syariah, untuk memberdayakam ekonomi riil. Kami juga garis bawahi bahwa pendidikan, wirausaha, kompetensi, dan human resource berperan penting bagi ekonomi ke depan," tukas Perry. (A-2)