Susi: Saya tidak Perlu Lama-lama Jadi Menteri

JABATAN menteri merupakan jabatan politik dan bukan jabatan karir. Sehingga bisa kapanpun diganti dan diberhentikan.

Sadar mengenai hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa ia tidak perlu lama-lama menjadi menteri.

"Saya yakin saya tidak perlu lama-lama di KKP. Karyawan KKP sudah punya semangat dan integritas. Itu modal utama. Sekjen sudah siapkan infrastrukturnya. Kita ubah akuntabilitas dan pelayanannya," ujar Susi ketika menyampaikan kinerja 1 tahunnya sebagai menteri di Jakarta, Jumat (30/10).

Sontak saja pernyataannya itu mengundang suara riuh rendah hadirin yang mempertanyakan maksud dari pernyataannya. "KKP bukan cuma Susi. Dirjen-dirjen harus mulai diganggu dan dikejar-kejar wartawan. Dalam 1-2 bulan ke depan kalau ada pertanyaan akan saya serahkan kepada dirjen untuk menjawab," ujarnya.

Namun yang terpenting menurutnya adalah ia sudah mulai membentuk struktur yang kuat. "Pemimpin-pemimpinnya bagus. Dirjen-dirjennya juga hebat-hebat."

Dalam setahun masa jabatannya, ia mengklaim telah melakukan banyak terobosan di sektor kelautan dan perikanan. Setelah melakukan moratorium terhadap aktivitas kapal-kapal eks asing dan ilegal ukuran 100 GT lebih di Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), Sorong (Papua Barat), dan Benoa (Bali), telah meningkatkan produktivitas kapal yang lebih kecil.

"Produktivitas kapal ukuran di bawah 10 GT meningkat 1,9%, kapal 10-30 GT naik 40,6%, dan kapal ukuran 30-100 GT naik 52,4%," lanjutnya.

Masalah terbesar yang menghambat pertumbuhan Indonesia menurutnya adalah lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, Susi mengedepankan penegakan hukum untuk setiap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia, khususnya untuk kasus pencurian ikan. "Selama ini tidak ada yang peduli itu."

Pasokan ikan ke pasar domestik saat ini meningkat hingga 280% dari tahun sebelumnya. Kemudian ekspor ikan tuna meningkat dari 32,86 ribu ton di semester1 tahun 2014 menjadi 36,56 ribu ton di semester I tahun ini.

Selain itu juga terjadi peningkatan ekspor ke AS hingga 40%. "Melalui skema generalized system of preference, Indonesia mendapat pembebasan bea masuk produk perikanan ke Amerika Serikat."

Pertumbuhan pasar perikanan domestik sebesar 10% menurutnya merupakan peluang untuk para pelaku perikanan untuk memanfaatkannya. "Yang sudah ekspor, silahkan lanjutkan. Yang belum, pasar domestik kita masih besar. Masyarakat butuh pasokan ikan lebih banyak untuk meningkatkan konsumsi protein sehingga daya saing dan kecerdasan masyarakat meningkat."

Pemakaian BBM subsidi untuk sektor perikanan juga menurun 36%. "Kapal-kapal legal ataupun ilegal asing selama ini pakai bahan bakar kita. Sekarang sudah berkurang yang nilainya triliunan."

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanuddin mengatakan pasokan BBM untuk nelayan telah berhasil ditingkatkan dari ketersediaan selama 66 hari menjadi 280 hari.

Pengawasan terhadap peredaran kapal penangkap ikan ilegal juga meningkat. Dari 2225 kapal yang diperiksa, sebanyak 259 kapal bermasalah. "Saat ini sudah dilakukan penenggelaman kapal ikan hasil tangkapan sebanyak 101 buah."

Kapal-kapal yang ditenggelamkan berasal dari Malaysia sebanyak 6 buah, Filipina 34 buah, Tiongkok 1 buah, Thailand 21 buah, Vietnam 33 buah, Papua Nugini 2 buah, dan kapal dari Indonesia sebanyak 4 buah.

Selain itu, 60 kapal Indonesia ditangkap akibat melakukan aktivitas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Untuk kapal asing dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang melakukan IUU fishing sebanyak 76 kapal juga sudah diamankan. "Dalam waktu dekat ada enam kapal lagi yang akan segera ditenggelamkan."(Q-1)