Kondisi Kacau Balau, Presiden Diminta Berhentikan Menteri Pertanian

KONDISI pertanian di Indonesia tengah mengalami krisis. Banyak persoalan yang tidak kunjung terselesaikan.

Alih-alih menyusun strategi mencari solusi, Kementerian Pertanian (Kementan) justru menutupi permasalahan dengan data-data surplus yang entah dari mana asalnya.

Langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang akhirnya merilis perbaikan data produksi beras yang menunjukkan adanya estimasi berlebih produksi hingga 32% menjadi salah satu contoh yang menggambarkan karut-marut sektor pertanian di Tanah Air.

Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Yeka Hendra Fatika mengatakan penyimpangan sebesar itu mengindikasikan perencanaan dan pelaksanaan program strategis Kementan sangatlah buruk. Akibatnya,  menghancurkan marwah besar institusi itu sendiri.

Berdasarkan berbagai data tersebut, Yeka bersama para pemangku kepentingan lainnya di industri itu menyimpulkan perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertanian.

"Telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang sudah dibuktikan oleh BPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perwakilan berbagai organisasi dan asosiasi petani tersebut meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan Menteri Pertanian," ujar Yeka di Jakarta, Kamis (22/11).

Perihal tersebut disepakati dalam Petisi Ragunan yang ditandatangani 20 pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Agropreneur Jagung dari Lombok Dean Novel juga berpandangan sama. Ia melihat pemerintah dalam hal ini Kementan terlalu asyik sendiri dengan kebijakan yang dibuat. Dalam pelaksanaannya kebijakan itu menyulitkan para petani.

Ia menilai apa yang petani perlukan tidak diberikan. Sebaliknya, yang petani tidak perlukan justru Kementan berikan.

"Misalnya ketika pemerintah mendorong tanam serentak. Itu membuat petani menjadi dilematis. Ketika panen, harga jatuh. Sementara pemerintah tidak menyiapkan sarana penyimpanan seperti alat pengering dan pergudangan. Ketika tidak ada panen, harga melonjak tinggi. Peternak unggas kesulitan mendapatkan bahan baku pakan," papar Dean.

Lebih miris lagi ketika kualitas benih jagung bantuan pemerintah dipertanyakan. Artinya, menurut Dean, ketika pemerintah membuat kebijakan, persoalan utamanya tidak diselesaikan.

Oleh karena itu, Dean melihat industri perjagungan dalam negeri tengah kacau balau. Di satu sisi, pemerintah mengklaim surplus jagung dan sudah ekspor, namin kenyataannya impor terus jalan. Bahkan, Kementan meminjam stok dari pabrik pakan ternak untuk menutupi kebutuhan jagung peternak rakyat.

Adapun Mulyono Makmur dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) menilai saat ini kondisi pertanian Indonesia karut marut karena menterinya gagal paham.

"Dia ingin ada sebuah gerakan untuk mencapai swasembada pangan, tapi tidak mempunyai konsep yang jelas. Akhirnya yang terjadi seperti saat ini," ucapnya.

Jika ingin membangun pertanian, lanjut Mulyono, semestinya pembenahan dimulai dari struktur di desa. Misalnya untuk permodalan petani, terlebih dulu dibangun BRI. Untuk penyediaan saran produksi pertanian dan menjual hasil panen, ada lembaga bernama KUD.

Begitu juga ketika petani ingin mendapatkan ilmu/teknologi baru, penyuluh sudah siap di lapangan untuk menyampaikan ilmunya. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya.

Kalangan peternak broiler yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional juga mengeluhkan kebijakan pemerintah yang mengatur berbagai hal di hulu tetapi di bagian hilirnya tidak pernah disentuh.

Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah membuat kebijakan yang sepotong-sepotong. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai acuan, tapi harga jualnya sesuai mekanisme pasar.

"Akibat kebijakan itu harga menjadi tinggi dan peternak pun terancam gulung tikar. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, Menteri Pertanian harus bertanggung jawab," ujar Sigit Wahyudi.

Keluhan terhadap kebijakan pemerintah juga dirasakan kalangan peternak sapi. Kebijakan pemerintah dinilai banyak yang kontraproduktif.

Contohnya, dalam penetapan harga daging yang tidak menguntungkan produsen. Bahkan, produsen sapi (feedlot) rakyat banyak yang menutup usaha mereka. Adapun yang masih bertahan kini harus mengurangi kapasitas produksi.

Agus Warsito dari Asosisasi Peternak Sapi Perah Indonesia mengatakan tugas pemerintah sebenarnya tidak berat. Pada pokoknya, membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat.

Kenyataannya regulasi melenceng dari keberpihakan yang diharapkan. Stimulan yang pemerintah pun dinilai lips service semata. (A-2)