Anggaran untuk Alat Keselamatan Transportasi Naik

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 untuk pemasangan rambu dan alat keselamatan di jalan nasional.

Angka itu meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya senilai Rp200 miliar.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Kemenhub berkonsentrasi memperbaiki rambu lalu lintas, terutama di jalan nasional. Program itu seiring dengan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun dan memperbaiki jalan raya.

"Rambu-rambu jalan dan alat pelengkap keselamatan menjadi tugas dari Kemenhub," ujarnya di Gedung SMESCO, Jakarta, hari ini.

Pemasangan rambu di jalan nasional dan alat keselamatan merupakan upaya untuk menurunkan angka kecelakaan. Khususnya transportasi darat.

Ia memaparkan berdasarkan data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) bahwa angka kecelakaan di moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api turun antara 20% hingga 30% di periode Januari-Agustus tahun ini.

Selain kenaikan anggaran pemasangan rambu dan alat keselamatan di jalan nasional, Menhub Jonan mengungkapkan Kemenhub mengalokasikan dana 20% dalam RAPBN 2016 untuk aspek keselamatan di sektor transportasi. Dengan tujuan menurunkan jumlah kecelakaan di sektor transportasi.

"Kita coba kurangi (angka kecelakaan), spiritnya zero accident walaupun adalah suatu goal tidak bisa dicapai dalam waktu yang sangat mendadak, namun sekurang-kurangnya transportasi publik harus bisa menghindari adanya kecelakaan," ujarnya.

Untuk sektor transportasi udara, Kemenhub melakukan perbaikan navigasi udara, khususnya di bandara yang pergerakan (movement) lebih dari 10 kali setiap hari, serta pemasangan pagar di bandara.

Menurutnya, maskapai penerbangan menolak membuka rute penerbangan bila tingkat keamanan bandara rendah.

Sementara di sektor transportasi laut, Kemenhub telah menerbitkan maklumat pelayaran bahwa syahbandar bertanggung jawab untuk melepas kapal dalam kondisi cuaca apapun.

"kalau tidak memungkinkan, kapal tidak diberangkatkan," paparnya.

Di samping itu, Kemenhub juga mengadakan kapal dengan kapasitas minimal 2.000 GT untuk Indonesia Timur, khususnya kepulauan Aru dan Laut Banda.

Untuk moda transportasi kereta api, tambah Jonan, Kemenhub mengupayakan perbaikan persinyalan dan prasana. (Q-1)