Lembaga Jasa Keuangan Mampu Hadapi Risiko

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan permodalan lembaga jasa keuangan berada di level memadai untuk mengantisipasi peningkatan risiko sekaligus mendukung ­ekspansi pembiayaan.

“Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan per triwulan III 2018 berada pada level 23,03%, sedangkan risk based capital (RBC) untuk asuransi umum dan jiwa masing-masing sebesar 315% den 430%,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana di Jakarta, Kamis (1/11).

Meski mengalami peningkatan risiko pasar, lembaga jasa keuangan relatif dapat melakukan mitigasi secara efektif. Hal itu tecermin antara lain dari nilai investasi asuransi dan dana pensiun yang cenderung stabil. Dana kelolaan industri pengelolaan investasi per 19 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp729,6 triliun, meningkat 7,23% jika dibandingkan dengan di akhir 2017.

Secara kelembagaan, OJK senantiasa berupaya memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya kegiatan operasional yang dengan terkait risiko pasar dan risiko likuiditas.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ichsan Fauzi mengatakan pihaknya akan terus memantau tren kenalkan suku bunga simpanan perbankan yang masih berlanjut merespons kenaik-an suku bunga acuan.

  “Sejak kebijakan moneter mulai mengetat di bulan April 2018, rata-rata suku bunga deposito rupiah pada 62 bank benchmark telah meningkat sebesar 42 bps (menjadi 5,9%). Sementara itu, rata-rata suku bunga valas dari 19 bank benchmark meningkat sebesar 33 bps (menjadi 1,1%),” ujarnya.

Komite Stabilitas Sistem ­Keuangan (KSSK) memandang dinamika fundamen perekonomian masih berada pada kondisi yang terkendali. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjaga, serta tingkat inflasi yang stabil dan berada pada level yang rendah.
Selain itu, cadangan devisa berada pada level yang memadai, volatilitas nilai tukar yang terkendali, serta defisit APBN dan keseimbang-an primer yang jauh lebih baik.

“KSSK menilai potensi risiko utama yang patut dicermati masih berasal dari arah kebijakan pemerintah AS yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Try/E-1)