Pemerintah Lindungi Masyarakat Miskin

PEMERINTAH sepakat dengan anggota dewan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 harus memberikan perhatian terhadap masalah kemiskin­an. Karena itu, dalam APBN 2019 disepakati kebijakan-kebijakan untuk memperkuat ­perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada kenaikan alokasi dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam APBN 2019. Manfaat yang diterima keluarga miskin, kata Menkeu, meningkat dua kali lipat.

“Dalam tahun 2019 manfaat yang diterima keluarga miskin akan meningkat dua kali lipat, yaitu dari 1,7 juta per keluarga menjadi 3,4 juta per keluarga dengan total anggaran meningkat dari Rp19,3 triliun pada 2018 menjadi Rp34,4 triliun pada 2019,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan pandang-an pemerintah terhadap RUU APBN Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/10).

Hal tersebut, sambung Sri Mulyani, sejalan dengan langkah yang telah ditempuh selama ini untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. PKH, imbuh Sri, merupakan alat yang paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskin-an.

“Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerintah juga sepakat dengan anggota dewan untuk memperbaiki basis data terpadu,” ujarnya.

Secara umum, Sri Mulyani memaparkan bahwa desain APBN 2019 menggambarkan optimisme. Namun, sambungnya, desain APBN 2019 tetap menjaga kehati-hatian lantaran lingkungan yang ­dihadapi bangsa ini penuh dengan tantangan.

“Kehati-hatian dan kewaspadaan tidak berarti perekonomian dan APBN kita rapuh, justru kita bersikap demikian untuk menjaga perekonomian yang sedang memiliki momentum positif agar tidak menjadi rapuh dan rentan,” tandasnya.  
Sejumlah tantangan menghadang perekonomian tahun depan.Meskipun demikian,  pemerintah tetap optimistis.  (Nur/E-1)