APBN 2019 Fokus Tingkatkan SDM

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2019 telah dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, serta kredibel untuk mendukung kinerja pembangunan nasional.

“APBN ini juga bisa menjadi instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan dan prioritas yang tertuang dalam RKP (rencana kerja pemerintah) serta mendukung masyarakat tertinggal,” kata Menkeu dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (30/10).

Menkeu mengatakan penyusun-an APBN 2019 dilakukan dalam kondisi perekonomian global sangat dinamis sehingga pengelolaan instrumen fiskal melalui penetapan asumsi makro yang sesuai perkembangan terkini menjadi penting. “Kita bisa berdebat soal angka, akurasi data maupun program. Namun, kesepakatan pemerintah dan DPR semua sama bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi penting karena ini menjadi aset utama untuk mendapatkan hasil yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Dalam pidato kenegaraan mengenai Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang RAPBN 2019 pada Sidang Paripurna DPR Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menekankan perbaikan investasi untuk menggenjot penerimaan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi fokus RAPBN 2019.  Oleh karena itu, anggaran pendidikan di 2019 direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan di 2014 yang sekitar Rp353,4 triliun.

Selain meningkatnya anggar-an pendidikan, untuk pertama kalinya dalam APBN 2019 ikut dialokasikan dana kelurahan Rp3 triliun yang masuk pagu dana alokasi umum untuk mendukung peningkatan pelayanan ataupun pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan.

Sri Mulyani mengharapkan pemberian dana kelurahan untuk mendukung penyaluran dana desa yang sudah diberikan sebelumnya bisa menciptakan kohesi dan harmoni untuk mendorong produktivitas daerah tertinggal, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, serta meningkatkan level pelayanan publik.

Selain dana kelurahan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5%. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan gaji pokok PNS sebesar 5% atau sekitar Rp5 triliun. “Lupa saya (anggarannya) sekitar Rp4 triliun-Rp5 triliun,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta,Selasa (30/10).

Kemarin, rapat Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati RUU APBN 2019 untuk mendapatkan persetujuan di rapat paripurna yang berlangsung hari ini. Dalam pandangan mini fraksi, 6 fraksi memberikan persetujuan atas RUU APBN 2019, 3 fraksi memberikan persetujuan dengan catatan, dan 1 fraksi yakni Gerindra tidak memberikan pandangan.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam draf RUU APBN 2019 tersebut, antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, nilai tukar rupiah pada angka 15.000 per dolar AS, dan inflasi 3,5%. Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3% dan asumsi harga minyak mentah atau Indonesian crude price (ICP) pada 2019 sebesar US$70/barel. (E-2)