Pemerintahan Terbuka untuk Tekan Korupsi

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan penerapan pemerintahan terbuka (open government) mampu menekan korupsi.

Menteri Bambang memaparkan hal itu dalam the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark.

“Pemerintahan terbuka, transparan, dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip open government sangat penting untuk dijalankan di Indonesia karena dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan,” ujar Bambang sebagaimana dikutip dari Antara.

Dalam implementasinya, open government dan open data perlu didukung oleh masyarakat, sektor swasta, akademisi, juga media agar inisiatif tersebut bisa mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.    
Bambang mencontohkan best practices dari penerapan open government di Indonesia, di antaranya sistem perencanaan daring atau e-planning

Misalnya Jogjaplan yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Jogjaplan berfungsi sebagai medium persiapan program pemerintah agar dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengakomodasi peran para pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, ada pula sistem e-budgeting yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya. Sistem berbasis komputer itu memfasi-litasi perencanaan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting tersebut menghemat keuangan hingga 30%.   

 Contoh lainnya ialah open budget yang dilaksanakan Kota Ambon. Dalam hal pengadaan terbuka,  Kabupaten Bojonegoro juga menjadi contoh dengan Bojonegoro Open System. (E-1)