Program Sejuta Rumah bakal Lampaui Target

TARGET program Satu Juta Rumah bakal terlampaui tahun ini.  Hal itu  merupakan pencapaian tertinggi sejak program itu digulirkan pada 30 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo di Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan, hingga pertengahan Oktober, telah terbangun 850 ribu unit rumah, baik yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) maupun non-MBR.

Di luar itu, Kementerian PU-Pera melalui Direktorat Penyediaan Perumahan masih memiliki tabungan 120 ribu unit pembangunan rumah susun dan rumah khusus yang saat ini pembangunannya masih berjalan dan diproyeksikan rampung pada akhir 2018.

“Sampai akhir Desember saya tidak ragu bisa sampai 1 juta unit rumah. Bisa sampai 1,1 juta rumah malah,” ujar Khalawi di Hotel Belleza, Jakarta, Senin (22/10).

Sejak pertama kali dicanangkan pada 2015, program Satu Juta Rumah memang masih mengalami kendala, terutama pada tahap awal.

Pada 2015 hanya terbangun 699.570 unit. Meningkat menjadi 881.102 unit pada 2018 dan pada 2017 hampir mendekati target, yakni 904.758 unit

Kendati belum pernah mencapai target setiap tahunnya, Khalawi mengatakan, sejak awal, tren pembangunan terus menanjak.

Rendahnya realisasi pada awal pelaksanaan ialah hal yang lumrah terjadi lantaran belum terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha selaku pengembang hunian.

Selain itu, program pengadaan tanah juga menjadi kendala lainnya karena sudah bukan rahasia bahwa harga tanah semakin tinggi terutama di kota-kota besar. Selain itu, regulasi yang rumit dalam perizinan pembangunan juga menjadi hambatan.

“Tetapi, semakin ke belakang, semua tantangan itu semakin bisa ditangani dengan baik. Kami yakin, dalam empat tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, target program Satu Juta Rumah bisa tercapai,” tandasnya.

Masih sulit
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Soelaeman Soemawinata mengungkapkan­ pelaku usaha di banyak daerah masih mengeluhkan sulitnya merealisasikan kebijakan pemerintah karena perizinan yang rumit di lapangan.

Dalam beberapa kasus, peruntukan lahan tiba-tiba berubah padahal pengembang sudah memiliki izin lokasi bahkan site plan telah disetujui.

Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan akses transportasi umum ke kawasan hunian juga menjadi persoalan yang perlu ditangani pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Tanpa adanya infrastruktur dan transportasi yang baik, rumah yang telah dibangun pastinya akan sulit dipasarkan.

Terkait dengan pendanaan, program­ Satu Juta Rumah bakal semakin terbantu dengan adanya program Tabungan Pembangunan Perumahan (Tapera). Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana jangka panjang. (Ant/E-1)