Insentif Fiskal untuk Pacu Indusri Otomotif

UNTUK mendorong industri otomotif, Kementerian Perindutrian (Kemenperin) segera memberi sejumlah insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), serta kemudahan importasi menggunakan skema completely knocked down (CKD) dan incompletely knocked down (IKD). Dua skema itu menyasar model-model premium, yang sudah dipasarkan tapi belum diproduksi di dalam negeri dengan iming-iming keringan­an tarif importasi.

“Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh industri otomotif di Tanah Air dalam pengembangan produk yang berdaya saing global,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam acara peresmian ekspor perdana mobil All New Ertiga dan New Scooter Nex II di Pabrik PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), Cikarang, Jawa Barat, Senin (22/10).

Airlangga menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengeluarkan insentif supertax deduction (pengurangan pajak di atas 100%) untuk perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dan untuk industri yang melaksanakan kegiatan research, development, and design.

Dalam upaya mengikuti tren dunia dan perluasan pasar ekspor, Kemenperin juga mendorong industri otomotif di dalam negeri untuk dapat merealisasikan pengembangan kendaraan rendah emisi atau low carbon emission vehicle (LCEV). Implementasi program tersebut telah disusun melalui peta jalan yang diinisiasi Kemenperin, termasuk pengembangan kendaraan berbasis energi listrik.

Pada 2025, ditargetkan sekitar 20% dari kendaraan yang dihasilkan di Indonesia ialah produk LCEV.

“Oleh karena itu, kami berharap Suzuki dapat berperan aktif dalam pengembangan program LCEV di Indonesia dengan menghadirkan teknologi hybrid dan harga terjangkau sehingga layak untuk dipro­duksi di dalam negeri seperti halnya yang telah dilakukan Suzuki di India,” imbuh Airlangga. (Aya/E-2)