Regulasi Cukai sudah Lalui Semua Tahapan

KEMENTERIAN Keuangan me­nyatakan kebijakan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok telah melalui semua tahapan se­hingga bisa tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Ditjen Bea dan Cukai Kemen­keu juga telah melakukan ka­jian-kajian dan berkoordinasi dengan para pemangku ke­pen­tingan dalam menyusun regulasi tersebut.

“Kami coba membuat rumus­an, yang dikomunikasikan de­ngan kementerian terkait, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Ke­menterian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Ada asosiasi juga. Kami pun
mengomunikasikan hal ini kepada Menteri Keuangan dan kebijakan ini sudah sampai kepada Presiden,” kata Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar Ditjen Bea dan Cukai Ke­menkeu Charda Ika Wijaya, di Jakarta, Rabu (17/10).

Ia menjelaskan simplifikasi memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk optimalisasi penerimaan negara. Kedua, meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Ketiga, penyederhanaan di bidang cukai.

Ia pun menilai wajar bila ada penolakan dari asosiasi produsen rokok karena setiap peraturan pasti ada dampaknya.

“Semua aspirasi akan kami tampung. Namun, kebijakan ini sudah ditandatangani,” ka­tanya melalui keterangan resminya, Rabu (17/10).

Kemenkeu berencana menjalankan simplifikasi sampai 2021. Tahun ini, lapis (layer) ta­rif cukai rokok berjumlah 10. Dari 2019 sampai 2021, tarif cukai rokok disederhanakan tiap tahunnya menjadi 8, 6, dan 5 lapis. Pada 2017, tarif cukai mencapai 12 lapis.

Dirjen Pembinaan Hubung­an Industri dan Jamsos Kemen­terian Ketenagakerjaan Haiya­ni Rumondang mengatakan PMK 146/2017 sudah diputuskan melalui dialog dan kajian. “Bagi kami, unsur keadilan ada­lah penting. Tidak boleh ber­pihak,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsudin menilai kebijakan yang dibuat pemerintah sudah tepat. Dia men­desak pemerintah bisa konsisten menjalankan kebi­jak­an tersebut sampai 2021.

“Pemerintah harus tetap didukung dan diharapkan konsisten dalam implementasinya,” ungkap politikus dari Fraksi Golkar tersebut. (E-3)