Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SENTIMEN positif di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak mampu menahan pelemahan saham-saham perusahaan properti Grup Lippo yang tercatat di lantai bursa.
Kemarin, saham Lippo Cikarang (LPCK) dan Lippo Karawaci (LPKR) melanjutkan penurunan akibat tertimpa sentimen kasus suap proyek Meikarta yang melibatkan petinggi Lippo Group Billy Sindoro. Saham LPCK meluncur ke bawah hingga ke level Rp1.125 per saham sebelum akhirnya ditutup pada level Rp1.200 atau turun 185 poin (13,36%). Saham LPKR yang merupakan induk dari perusahaan properti Grup Lippo turun 16 poin (5,24%) ke level Rp256.
Penurunan kedua saham properti Grup Lippo itu merupakan kelanjutan dari penurunan hari sebelumnya saat operasi tangkap tangan suap Meikarta diungkap KPK. Pada penutupan perdagangan Senin (15/10), saham LPCK ditutup turun 14,77% menjadi Rp1.385 per saham dan saham LPKR merosot 2,68% ke level Rp290.
Akumulasi penurunan LPCK paling besar karena merupakan pengembang proyek Meikarta melalui Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan praktik korupsi memberikan banyak dampak negatif bagi bisnis.
Salah satu contohnya ialah penurunan tajam yang terjadi di saham Lippo Group akibat tersangkut masalah korupsi yang sedang ditangani KPK. Karena itu, imbuh Bhima, hal tersebut perlu menjadi pelajaran bagi semua.
“Betul, karena efek bisnis yang tercampur korupsi akan menganggu kepercayaan investor,” tegasnya kepada Media Indonesia, Selasa (16/10).
Menurut dia, pelaku usaha harus apik dalam menjalan-kan bisnisnya dengan tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Pasalnya dampak perbuatan tercela itu sangat besar dan negatif terhadap kelangsungan usaha.
Seharusnya perusahaan yang tercatat yang di BEI bebas dari perilaku tercela seperti suap karena mereka harus menjalankan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa perusahaan di bursa yang juga terseret kasus korupsi dan hukum. Misalnya, PT Sentul City yang pernah terkena kasus suap kepada Bupati Bogor (lihat grafik).
Kalkulasi ulang
Analis pasar modal, Indra, mengatakan pelaku pasar masih menantikan klarifikasi dari pihak perusahaan mengenai operasi tangkap tangan yang melibatkan pe-tinggi Grup Lippo itu.
Seraya menunggu, investor juga langsung melakukan kalkulasi ulang terhadap valuasi harga saham-saham Grup Lippo. “Investor mencermati siapa saja pihak-pihak yang terkena kasus itu. Jika manajemen pengelola Meikarta tersandung kasus, dampak negatifnya dapat terus berlanjut,” katanya.
Dalam banyak kasus, saham yang tersangkut masalah hukum menjadi sulit berkembang karena citra perusahaan tercoreng.
Di sisi lain, PT MSU selaku penggarap proyek Meikarta berkomitmen untuk menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK.
Melalui kuasa hukum mereka yakni Kantor Hukum Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity), MSU berjanji akan bertindak kooperatif. (Pra/Ant/E-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved