Pembentukan RCEP Mesti Sampingkan Ego Sektoral

PERUNDINGAN kerja sama ekonomi regional yang komprehensif di antara negara anggota ASEAN dan mitra mereka dari Australia, India, Jepang, Korsel, Tiongkok, dan Selandia Baru belum juga mencapai titik temu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan selama ini, para perunding yang terdiri dari pemangku kepentingan dari tiap-tiap negara hanya mementingkan kepentingan negara masing-masing. Mereka tidak menawarkan solusi yang seimbang untuk

kepentingan semua negara peserta. “Selama ini para perun­ding hanya mengulang-ulang membahas substansi di posisi yang sama untuk kepentingan sendiri. Sikap ini yang harus diubah,” ujar Mendag melalui keterangan resmi,  Selasa (16/10).

Karena hal itu pula, dari total 21 bab dan lampiran yang terdaftar untuk dibahas, sejak pertemuan pertama para 2013, para perunding baru menyelesaikan empat bab pembahasan. Seharusnya, menurut Enggar, akhir tahun ini sudah dapat diselesaikan lagi lima atau enam bab lainnya.

Untuk diketahui, akhir pekan lalu, sepuluh menteri ASEAN dan enam menteri dari mitra free trade agreement (FTA) ASEAN, yakni Australia, India, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Selandia Baru, berkumpul di Singapura untuk membahas status perundingan regional

comprehensive economic partnership (RCEP). Para menteri yang terlibat dalam perundingan kerja sama ekonomi itu sepakat untuk memperbarui mandat kepada para perun­ding. Pembaruan mandat harus dilakukan agar perundingan RCEP bisa mencapai hasil yang substansial pada akhir tahun ini, baik untuk perundingan akses pasar barang, jasa, dan investasi, maupun aturan-aturan lain untuk memfasilitasi integrasi ekonomi dari 16 negara peserta RCEP. RCEP, sebagai perundingan dengan lingkup yang sangat besar, memang memiliki tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan kesepakatan regional yang lebih kecil. Pasalnya, RCEP terdiri atas negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang. (Pra/E-2)