Pembiayaan Infrastruktur Inovatif

PEMBIAYAAN proyek infrastruktur di Indonesia memerlukan inovasi. Salah satu skema inovatif yang tengah dikembangkan ialah blended finance, yakni proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan.

Menurut rencana, skema itu akan diimplementasikan pada 2019 dalam 31 proyek infrastruktur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia menciptakan perubahan besar dalam skema pembiayaan untuk membangun infrastruktur.

"Tujuan dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif ialah untuk mencapai target pembangunan. Namun, tetap menjaga APBN tetap sehat dan kredibel," jelas Sri dalam Media Gathering: Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model, di Westin Resort Bali International Conference Center (BICC), kemarin.

Dia menyampaikan hal itu saat menjabarkan garis besar perhelatan IMF-World Bank Annual Meetings 2018 pada 8-14 Oktober.

Menurut Menkeu, pola pikir menteri selama ini ialah mengelola APBN saja. Namun, kini mereka menjadi promotor, yakni pihak yang menginovasi terjadinya alternatif pembiayaan yang bersifat public private partnership atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi-muljono menyambut baik berbagai alternatif pembiayaan infrastuktur di Indonesia. Selama ini, kata dia, Kementerian PU-Pera ditugaskan membelanjakan uang negara melalui APBN. Namun, kebutuhan infrastruktur tidak akan bisa terpenuhi bila hanya mengandalkan APBN. "APBN tiap tahun rata-rata Rp105 triliun, sedangkan pembiayaan untuk jalan tol bisa lebih dari Rp350 triliun," jelasnya.

Kementerian Keuangan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur meluncurkan SDG Indonesia One (SIO) belum lama ini, yakni sebuah platform fasilitas blended finance yang menggabungkan dana hibah dan investasi swasta.

Bukan pinjaman

Sri Mulyani menegaskan dalam perhelatan IMF-World Bank Annual Meetings 2018 tidak ada agenda peminjaman dana.

"IMF tidak akan memberikan pinjaman kepada Indonesia karena IMF hanya akan memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan pihaknya tidak akan memberikan pinjaman ke Indonesia dalam pertemuan tersebut.

"Indonesia tidak membutuhkannya sebab ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat baik," kata Lagarde di Lombok, NTB, kemarin.

Dari Sumatra Utara, Presiden Joko Widodo menanggapi tudingan pemborosan dalam pertemuan yang menelan biaya Rp855 miliar itu. Menurutnya, sebagian besar anggaran digunakan untuk menunjang infrastruktur di lokasi pertemuan.

"Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron di bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan di Bali sehingga tidak macet. Artinya setelah itu akan kita gunakan terus," ujarnya di Universitas Sumatera Utara, Medan, kemarin. (Pol/X-4)