Secercah Cahaya untuk Mimika

"PUJI Tuhan, kami mendapat 10% saham PT Freeport. Sudah 50 tahun kami menanti untuk mendapatkan bagian saham ini, tapi baru kali inilah harapan itu bisa tercapai," ujar Bupati Kabupaten Mimika, Papua, Eltinus Omaleng.

Eltinus mengatakan hal itu di sela-sela seminar Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI), sebagai perwujudan kedaulatan negara untuk kemakmuran rakyat. Acara ini diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (13/8)

Sebagai gambaran, 90% kegiatan ekonomi Mimika dan 45% ekonomi Provinsi Papua bergantung pada operasional Freeport. Sang bupati, tak kuasa menyatakan kegembiraannya ketika mengetahui mendapat alokasi 10% saham dari divestasi 51% saham Freeport. Lokasi tambang Grasberg yang dikelola PTFI berada di wilayah Mimika.

Tambang Grasberg yang dikelola oleh PTFI di Mimika memiliki kekayaan tembaga, emas, dan perak senilai US$150 miliar.

Setelah 2022, laba bersih PTFreeport Indonesia berada di atas US$2 miliar. Jika Pemda memiliki 10% saham, dividen yang akan didapat senilai US$200 juta atau hampir Rp3 triliun.

Lewat perundingan yang alot, pemerintah Indonesia pada pertengahan Juli akhirnya berhasil mencapai head of agreement (HoA) dengan PTFI, terkait dengan divestasi saham perusahaan tambang milik Amerika Serikat tersebut. Dengan kesepakatan itu, pemerintah akan mengusai 51% saham Freeport, termasuk 10% dialokasikan untuk Pemkab Mimika.

Menurut Eltinus, jatah 10% saham PTFI tersebut diyakini akan memberi kontribusi besar terhadap kesejahteraan warga Mimika. Selama ini pemkab setempat hanya kebagian kecil saja dari pajak dan retribusi. "Kami bersyukur dengan alokasi 10% saham ini," ujar dia.

Pada kesempatan itu, ia sampaikan pula bahwa sebenarnya Pemkab Mimika mengajukan 20% saham dari proses divestasi PTFI. Namun, dalam perjalanan dan dialog dengan pemerintah pusat disepakati bilangannya sebesar 10%. Untuk kepemilikan 10% saham tersebut pemkab tidak mengeluarkan uang karena akan dibayar dengan mencicil dari dividen yang akan diterima.

Adapun PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku wakil pemerintah pusat dalam proses divestasi tersebut, akan bertindak sebagai pihak yang menalangi pendanaan kepemilikan 10% saham Pemkab Mimika. Sebagai jaminannya, kepemilikan saham 10% Pemkab Mimika dipegang Inalum.

Bupati berharap agar Inalum berkenan membangun pabrik smelter di wilayah Mimika. Kehadiran pabrik pengolahan tembaga dari tambang Grasberg ini akan memberi kontribusi besar dalam menyejahterakan warga Mimika yang membutuhkan lapangan kerja. "Kami akan siapkan lahan dan semua fasilitas untuk pabrik smelter tersebut," ujar Eltinus.

Optimistis
Rasa optimistis juga diutarakan Timotius Murib, selaku Ketua Umum Majelis Rakyat Papua. "Saya pikir kalau dikelola oleh Inalum, pasti ke depannya ada perbaikan-perbaikan dan itu adalah cita-cita serta perjuangan leluhur kami. Kami berharap ekonomi Kabupaten Mimika meningkat, begitu pun program-program pemerintah."

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua Barat, Mervin Sadipun Komber, juga mengapresiasi divestasi 51% saham PTFI. Pasalnya, usaha pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen untuk memberikan manfaat sumber daya alam sebesar-besarnya kepada rakyat.

"Kami sebagai masyarakat Papua mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berhasil melakukan divestasi 51% saham Freeport Indonesia. Ini merupakan kado terindah untuk HUT RI ke-73," tentang Mervin kepada Media Indonesia, pada Selasa (14/8).

Menurut dia, langkah pemerintah tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen menjalankan UUD 1945, yakni memberikan manfaat sumber daya alam sebesar-besarnya kepada rakyat. Namun, ia meminta supaya kesempatan emas ini dapat merangkul masyarakat Papua.

"Itu dengan menempatkan putra Papua sebagai pimpinan di Freeport Indonesia karena selama ini belum ada pucuk pimpinannya berasal dari putra daerah Papua," katanya.

Tokoh perempuan asli Kabupaten Mimika, Papua, Matea Mamoyau, berharap Inalum bisa lebih baik dari Freeport dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat pemilik ulayat dan Mimika, serta Papua pada umumnya.
"Artinya, ke depan bagimana hak suku Amungme, Kamoro, dan lainnya harus lebih diperhatikan. Bukan hanya (soal) uang, tapi bagaimana berdayakan kehidupan mereka," katanya.

Yang terpenting juga, lanjut Mamoyau, harus buat komitmen bersama Inalum dan masyarakat yang sudah disebut diatas, termasuk tokoh perempuan. Kesepakatan harus jelas dan dipublikasikan serta ada jangka waktu bisa dilakukan evaluasi.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Odizeus Beanal, menghormati divestasi saham Freeport dan berharap mereka lebih diperhatikan. Beanal juga berharap agar masyarakat Mimika (Amungme dan Kamoro), diberikan hak istimewa untuk memimpin Freeport ke depan.

Maximus Tipagau, warga asal Suku Moni yang tinggal di dekat kawasan tambang PTFI menegaskan, perlu ada transparansi dari penggunaan 10% saham PTFI yang dikuasai oleh Papua. Tanpa transparansi, potensi konflik baru bisa muncul.

"Masyarakat Papua senang dengan Presiden Joko Widodo karena dia datang ke Papua dan bangun jalan dan lain-lain yang bisa langsung dirasakan oleh warga Papua. Harapan saya begitu juga seharusnya Inalum. Kami ingin lihat hasilnya," kata Maximus kepada Media Indonesia. (Cah/MC/Gan/X10-25)