Bila Hanya Andalkan Suku Bunga, Pasar Indonesia akan Rentan Hot Money

RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) akan dilaksanakan pada Rabu (26/9) - Kamis (27/9( mendatang. Selang sehari sebelumnya Dewan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) mengadakan Federal Open Market Committee (FOMC) meeting atau rapat dewan kebijakan bank sentral. Sinyal beredar bahwa AS akan menaikkan suku bunga kebijakan mereka yang saat ini berada di target 1,75%-2%.

Analis Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra mengatakan baik RDG The Fed dan Bank Indonesia yang diadakan pada pekan depan, diestimasikan akan ada kenaikan suku bunga. Bank Indonesia sendiri diperkirakan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps. Total sejak Mei 2018, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day  Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 125 Bps.

Merujuk pada ADB, kenaikan suku bunga BI Rate ini tidak berdampak besar pada nilai tukar rupiah, rupiah telah terdepresiasi (-8,71%) sejak awal tahun. 

"Permasalahan pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan suku bunga acuan agar masih menarik buat investor asing. Karena permasalahan dasar yang terjadi saat ini adalah masalah di current account deficit dan di trade balance yang juga defisit," ujarnya saat dihubungi, Minggu (23/9).

Kalau hanya mengandalkan kenaikan suku bunga agar instrumen keuangan kita menjadi menarik, hal yang menolong penguatan nilai tukar adalah hot money yang bisa keluar juga sewaktu waktu.

Terlebih, lanjut Made, di saat likuiditas global juga sedang dalam penyesuaian melalui normalisasi kebijakan bank sentral maupun penghentian stimulus moneter. Belum lagi dampak dari perang dagang yang juga bergeser ke perang mata uang (currency war).

"Yield atau imbal hasil obligasi tenor 10 tahun, ke depan kami perkirakan akan cenderung naik seiring dengan tren kenaikan suku bunga. Namun demikian untuk 2018 kami perkirakan imbal hasil tenor 10 tahun akan berada di kisaran 8,10%. Sementara untuk tahun depan baru ada di kisaran 8,8% - 9,3% untuk asumsi moderat ke pesimis kami," tambahnya.

Made menilai, memang terlihat aktivitas akumulasi investor asing tidak terlalu agresif dalam melakukan pembelian SBN. walaupun secara nominal masih tumbuh tapi melambat.

Secara persentase terhadap total SBN justru menunjukkan grafik turun. Untuk kepemilikan investor asing di SBN saat ini senilai R 837,16 triliun yan terdiri atas Rp817,26 triliun di Surat Utang Negara dan sisanya di Sukuk Negara. Kepemilikan asing tersebut setara dengan 36,71% dari total outstanding yang dapat diperdagangkan, per Rabu (19/9). 

Tergerusnya porsi kepemilikan asing di SBN, terlihat sejak Agustus lalu secara kumulatif jumlah kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp845,84 triliun atau memakan porsi kepemilikan di SBN sebesar 37,54%.

Pada Juni lalu, menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaa dan Risiko Kementerian Keuangan kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara (SBN) pada Rabu (6/6) mencapai Rp838,53 triliun atau sekitar Rp38,19% dari total Rp2.195,61 triliun. Jumlah kepemilikan asing tersebut terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp818,6 triliun dan Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) Rp19,93 triliun.

Sejauh ini yang menggantikan investor asing adalah investor lain seperti asuransi maupun dana pensiun. Sementara untuk investor retail saat ini, hal itu belom memungkinkan dan butuh proses.

Masalah nilai tukar memang menjadi perhatian bagi investor asing karena melalui nilai tukar tersebut investor masuk ke instrumen keuangan dalam negeri.

"Upaya pemerintah untum menambah basis investor ritel cukup tepat walaupun belum bisa menggantikan keberadaan investor asing. dan perlu pengembangan investor dalam negeri yang lebih besar dengan menerbitkan berbagai instrumen berbasis investor ritel," tukas I Made Adi Saputra (OL-3)