Birokrasi Daerah Harus Dipercepat

ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI, Jumat (6/7) di Tangerang, Banten. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir pada kegiatan itu menekankan pentingnya percepatan birokrasi ke depannya. Rakernas yang dijadwalkan berlangsung pada 6 s.d 8 Juli itu dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi, kemarin.

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya era percepatan berbasis digital supaya sejak dini diterapkan di seluruh daerah. Hal itu dimaksudkan agar urusan administrasi tidak membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu atau bahkan tahunan. "Sekarang sudah era digital. Dari provinsi, kabupaten/kota, kepala dinas, sudah tidak zamannya lagi urus izin sampai berminggu-minggu," tegas Presiden.

Jokowi pun menuturkan pengalamannya saat mengecek layanan publik di satu daerah. Dikemukakan pada dasarnya percepatan kepengurusan seperti pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP) sudah dapat dijalankan lewat aplikasi. Bahkan hanya butuh waktu sekitar dua menit mulai penginputan data pemilik, perusahaan, jenis usaha, modal, dan sebagainya.

Namun, disayangkan, di tempat itu (tanpa menyebut daerahnya) Jokowi masih menjumpai keluhan dari pemohon terkait berlarutnya waktu kepengurusan. "Saya tanya ke petugas, kenapa masih ada laporan mengurusnya lama? Ada yang jawab katanya yang lama di lantai 3 pak (kepala dinas/badan)," sindir Presiden.

Pada kesempatan itu, Jokowi berpesan kepada seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Apkasi agar mempercepat segala proses birokrasi, terutama berhubungan dengan layanan publik di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan iklim investasi pun semakin positif dan secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Apkasi Mardani H Maming, pada kesempatan itu juga memaparkan keberhasilan program-program pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya yang menyentuh pembangunan di daerah, di antara yang paling disorot ialah soal kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan pangan.

Rawan godaan

Pada kesempatan terpisah Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fachori Umar memperingatkan pejabat pemerintah di lingkungan kerjanya terhadap rawannya godaan gratifikasi seperti fee proyek dari pelaku usaha pengadaan barang dan jasa.

Dia berpesan, para pejabat yang sejatinya mengadi sebagai pelayan publik harus tetap eling atau sadar bahwa godaan itu melanggar aturan dan bertentangan dengan norma agama.

"Saya juga sering mendapatkan godaan gratifikasi dari pengusaha. Untuk itu saya meminta seluruh pejabat Pemprov Jambi, ASN untuk menyadarinya dan bersama berkomitmen mencegah tindakan korupsi. Kepada masyarakat, pelaku usaha bantu mengingatkan kami jika melanggar hukum," ujar Fachrori pada acara pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jambi, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kota Jambi, kemarin.

Dijelaskan ide dasar pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi dilatari kebutuhan sebuah wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik membahas isu-isu strategis, pencegahan korupsi melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif.

(SL/N-1)