Petani Luar Jawa Diberi Tambahan Lahan

PEMERINTAH terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu caranya dengan menambah luasan lahan pertanian dan perkebunan untuk wilayah di luar Pulau Jawa.

"Pemerintah telah mempersiapkan keluasan lahan yang sangat besar yang akan diberikan ke petani terutama di luar jawa," ujar Presiden Joko Widodo sebelum memulai rapat terbatas terkait pertanian dan perkebunan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Jokowi mengungkapkan, langkah tersebut akan dibarengi dengan optimalisasi kerja sama antara pemilik perkebunan besar (inti) dengan perkebunan rakyat (plasma). Dengan begitu, diharapkan bisa menghasilkan produk-produk bernilai tambah dan menjadi andalan ekspor.

"Saya minta produk-produk pertanian dan perkebunan berorientasi ekspor," katanya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, dalam rencana pengembangan Kementerian Pertanian akan disediakan tambahan lahan seluas 500 ribu hektare untuk food estate, 500 ribu hektare untuk gula, dan 1 juta hektare untuk perkebunan sawit di wilayah perbatasan. Lahan-lahan tersebut juga termasuk pengembangan tebu, jagung, kedelai dan padi.

CEO PT Sinarmas Agribusiness and Foods Franky Widjaja mengatakan, skenario inti plasma akan diperdalam. menurutnya, salah satu yang sudah diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ialah peremajaan 2 juta hektare lahan sawit. Plus ada skema pembiayaan yang inovatif.

"Ini perlu peremajaan supaya produktivitas per hektare bisa lebih tinggi. Dengan peremajaan 2 juta hektare, bisa menghemat 1 juta produktivitas dan US$4 miliar pertambahan pendapatan petani untuk 1 juta petani," katanya.

Menurut Franky, intensifikasi lebih mudah dilakukan ketimbang ekstensifikasi sebab mesti penyediaan lahan membutuhkan proses. Menurutnya, intensifikasi masih banyak peluang untuk dilakukan.

"Jadi ini akan digalakkan dalam beberapa tahun ini lah. Mudah-mudahan produktivitas bisa naik," ucapnya.

Franky menuturkaan, untuk mendukung hal tersebut pemerintah mesti konsisten dengan kebijakan yang dijanjikan seperti perizinan, pengadaan lahan dan infrastruktur. Ia berkeyakinan, jika ada komunikasi yang baik antara pengusaha, badan usaha milik negara (BUMN), dan pemerintah maka swasembada bisa tercapai.

"Intinya tiga, kedaulatan pangan nasional, energi terbarukan, kesejahteraan petani dalam bentuk kemitraan. Juga orientasi ekspor dan hilirisasi," tuturnya. (Q-1)