Presiden Minta Peran Swasta Diperbesar

DI tengah upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur proyek-proyek strategis nasional, Presiden Joko Widodo mengakui peran swasta kalah dominan dibandingkan peran BUMN.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi kala berjumpa dengan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Kamis (5/4).

Presiden  menegaskan, pengusaha  lokal seharusnya dilibatkan dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. "Harus, bukan setuju lagi. Harus. Memperbesar peredaran uang di daerah sehingga pembangunan bermanfaat untuk semuanya," ujar Presiden seusai pertemuan yang didampingi Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Pertemuan itu merupakan tindaklanjut dari Rapat Pimpinan Nasional Hipmi tahun 2018, di Tangerang, Rabu (7/3). Pada saat itu, sejumlah pengusaha Hipmi mengeluh karena merasa tidak dilibatkan pemerintah dalam proyek-proyek strategis nasional.

Pemerintah memang banyak memberikan porsi kepada daerah terkait proyek-proyek infrastruktur, mulai dari bendungan, bandara, jalan tol hingga pelabuhan. Jokowi menilai, kue pembangunan seharusnya dapat dinikmati pengusaha daerah.

"Jalan tol itu yang banyak kan BUMN, kemudian bendungan, yang banyak di PU-PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Tapi yang ngerjakan, yang banyak menang kok ya dari BUMN? Kemudian perluasan atau pembangunan airport, pembangunan pelabuhan. Memang harus dilibatkan pengusaha lokal, terutama yang muda-muda," tandasnya.

Ia berjanji akan menanyakan kepada kementerian terkait alasan minimnya keterlibatan pengusaha daerah. Apakah karena kendala nilai proyek yang terlampau tinggi atau terbatasnya kemampuan pengusaha lokal.

"Kayak pembangunan airport kan perlu pengalaman panjang dan keahlian , pelabuhan juga sama. Tapi kalau tadi saya dengar apa yang disampaikan Hipmi, mereka punya kemampuan," ujar Kepala Negara.

Sementara, Menteri Darmin mengakui peran BUMN yang besar pada proyek-proyek strategis itu. Hal ini disebabkan model usaha BUMN dan swasta yang berbeda.

BUMN dapat mengerjakan proyek nasional, meskipun studi kelayakan serta tingkat pengembalian investasinya belum jelas. Sementara swasta lebih mengedepankan kepastian keuntungan usaha. (OL-1)