Pemimpin Terpilih Jangan Sampai Anti Kritik

PEMIMPIN bangsa yang terpilih dalam Pemilu 2019 hendaknya jangan alergi terhadap kritik.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal dalam diskusi bertajuk 'Capres Cawapres Ideal di Mata Ekonom' di Jakarta, Rabu (28/3).

"Penting untuk calon pemimpin terbuka terhadap masukan. Kalau belum apa-apa menutup diri, semisal terkait pelemahan daya beli dan utang, sama saja menutup alternatif penyelesaian," ujar Faisal. 

Soal utang misalnya, Faisal menyebut pertumbuhan utang pemerintah dalam kurun 2015-2017 naik 13% atau lebih cepat dari 2009-2013 yang sebesar 8%.

Akan tetapi, kata dia, hal itu tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan negara dimana pertumbuhan penerimaan negara tahun 2014-2017 hanya 4%. Adapun pertumbuhan penerimaan negara 2009-2013 lebih tinggi yakni 10%.

"Kita utang jatuh tempo 2018 Rp350 triliun ditambah bunga Rp250 triliun, total hampir Rp600 triliun. Bandingkan dengan anggaran untuk infrastruktur hanya Rp400 triliun," cetusnya.

Pendapat senada juga disampaikan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Ia meminta pemerintah jujur dengan keadaan yang sebenarnya, khususnya terkait utang dan pelemahan daya beli.

"Jangan hanya membantah seperti soal penurunan daya beli yang dibilang orang menahan konsumsi. Kalau gitu saya bilang enggak ada orang miskin karena yang ada orang menunda kaya, tak ada pengangguran karena orang menunda kerja," tukasnya.

Terkait utang, Fuad meminta pemerintah tidak mengkaitkannya dengan kondisi makro sebab keduanya berbeda. Permasalahan utang lebih karena faktor psikologis pasar yang melihat kemampuan pemerintah membayar utang. Terlebih 40% utang Indonesia dipegang oleh asing.

"Penerimaan pajak kita stagnan dengan pertumbuhan ekonomi cuma 5%, kalau utang sudah dua digit kan enggak imbang, nanti pasar mulai mencium kalau pajak tak bisa menutup, kemudian tidak bisa bayar tentu lebih kacau lagi," pungkasnya. (OL-2)