Presiden Instruksikan Mediasi Soal Ojek Daring

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengggelar mediasi antara pengemudi dengan perusahaan ojek daring.

"Tadi saya perintahkan ke Menhub dan Menkominfo, besok mengumpulkan aplikator-aplikator, diundang juga driver-nya, diajak bicara. Intinya dicari jalan tengah agar tidak merugikan," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3).

Kepada Presiden di Istana Merdeka, lima perwakilan pengemudi ojek daring mengeluhkan skema tarif saat ini. Kebijakan tersebut berimbas drastis terhadap penurunan pendapatan mereka. 

Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam pertemuan itu.

"Menurut saya memang harus ada patokan harga bawah dan harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum (diputuskan). Besok akan diputuskan setelah pertemuan itu dilakukan," tandas Presiden Jokowi.

Sejak sekitar pukul 11.00 WIB, ribuan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) melakukan unjuk rasa di seberang Istana Merdeka.

Mereka meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong rasionalisasi tarif ojek berbasis aplikasi itu.

Rachman, salah satu perwakilan mengatakan, mereka mengeluhkan Permenhub Nomor 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Aturan tersebut mengakibatkan skema tarif pun berubah. Dari skema tarif Rp4.000/kilometer kini menjadi Rp1.600/kilometer.

Menurutnya, Presiden kaget dengan penurunan tarif ojek daring yang dia ceritakan. "Saya gambarkan, dulu saya pernah rasakan (dibayar) Rp4.000 per kilometer. Waktu tarif masih Rp4.000 per kilometer saya bisa bawa pulang duit dalam dua hari Rp1,5 juta sampai Rp 1,2 juta. Sekarang cuma Rp1.600 per kilometer," ujar Rachman.

Ia dan ribuan pengemudi ojek daring lainnya berharap ada solusi jalan tengah yang menguntungkan mereka dan perusahaan. (OL-2)