PR Minta Divestasi Freeport Segera Tuntas

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera mendesak PT Freeport Indonesia (FI) untuk merealisasikan pelepasan 51% saham divestasi kepada pemerintah Indonesia. Politikus Partai Golkar itu menegaskan kesepakatan tentang pelepasan 51% saham PTFI kepada Indonesia hingga saat ini tak kunjung terlaksana. “Pimpinan DPR RI mendorong Kementerian ESDM untuk mendesak PTFI segera memenuhi kesepakatan tersebut,” ujar Bambang sebagaimana dikutip dari Antara.
Bambang menambahkan, Komisi VI dan Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk segera membahas divestasi 51% saham yang dijanjikan PTFI kepada pemerintah Indonesia.

“Pemerintah Indonesia harus konsisten pada amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah harus cermat sebelum melakukan perpanjangan kontrak agar tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Saat ini negosiasi antara pemerintah dan Freeport Mcmoran sebagai pemegang saham PTFI terus berlangsung. Ada empat hal yang ingin disepakati tiap pihak, yaitu terkait dengan masalah perpajakan, valuasi saham, pembangunan smelter, dan perpanjangan waktu kontrak.

Pihak Freeport menginginkan agar pemerintah memberikan jaminan untuk memperpanjang kontrak hingga 2041 dengan mengacu pada kontrak karya (KK). Proses perundingan menjadi berlarut-larut karena pemerintah mendasarkan periode izin dengan izin usaha pertambangan karya (IUPK).

“Kelangsungan operasi sampai 2041 sesuai dengan KK dan masih dalam perundingan dengan pemerintah,” terang juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama kepada Media Indonesia, Rabu (21/2). Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyatakan proses negosiasi dengan Freeport masih berjalan. Perundingan tidak terpaku pada satu isu, tapi dalam satu paket. Namun Bambang enggan menjawab penyebab molornya negosiasi akibat sikap Freeport yang bersikeras menginginkan izin langsung 20 tahun ke depan. (Cah/E-1)