Headline

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Bappenas Minta BPS Segera Terapkan MSA

Erandhi Hutomo Saputra
21/2/2018 15:01
Bappenas Minta BPS Segera Terapkan MSA
(MI/Bary Fathahilah)

PERKEMBANGAN wilayah metropolitan yang sangat pesat membutuhkan data yang akurat agar tidak salah kelola di masa mendatang. Sayangnya, saat ini perhitungan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih berbasis wilayah administratif.

Melihat fakta tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah menginstruksikan kepada BPS untuk segera membakukan penghitungan statistik di area metropolitan dengan metropolitan statistical area (MSA).

"Statistik kita saat ini basisnya adalah wilayah administratif, penduduk Jakarta berapa, Bogor berapa, Tangerang, Bekasi. Data itu penting, kita tidak bisa lagi melihat kota-kota itu berdiri sendiri," ujar Bambang dalam acara bertajuk 'Menatap Masa Depan Jakarta' di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (21/3).

Dengan konsep tersebut, lanjut Bambang, cakupan penghitungan statistik akan lebih luas semisal Jabodetabek. Begitu pula di Bandung yang juga harus memperhitungkan daerah penyangga seperti Padalarang dan Cimahi.

Selain itu juga Surabaya yang juga harus memperhitungkan Gresik dan Mojokerto. Akan tetapi gambaran tentang daerah metropolitan juga mesti dinamis seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Bambang mencontohkan saat ini wilayah metropolitan tidak hanya Jabodetabek, namun telah meluas.

"Kalau lihat ke barat saya kira sudah mendekati Serang (Banten), ke timur tidak hanya ke Bekasi, sebenarnya sudah sampai Cikarang dan bahkan Karawang. Kalau di sisi selatan apa iya cuma sampai ke Bogor? ssya kira sudah sampai Cipanas, jadi akhirnya metropolitan area itu lebih besar dari Jabodetabek," tukasnya.

Bambang menambahka,n variabel yang paling penting dalam konsep MSA adalah kepadatan penduduk, setelah itu layanan fasilitas umum dan infrastruktur dasar. Data tersebut nantinya bisa dipakai oleh pemerintah dalam memutuskan kebijakan terkait pengembangan kawasan metropolitan semisal dalam hal transportasi umum.

"Seperti BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) itu dibentuk dengan visi metropolitan, kalau urusan transportasi mengandalkan 4 Dinas Perhubungan di masing-masing daerah saya kira tidak akan selesai, karena itu saya dorong BPS untuk segera membuat statistik tersebut sehingga basisnya metropolitan," ucapnya

Akan tetapi Bambang belum bisa memastikan kapan konsep MSA tersebut dilakukan dan dirilis hasilnya. "Intinya saya sudah menyampaikan bahwa ini menjadi kebutuhan untuk perencanaan," pungkasnya.(OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya