Pemerintah akan Tindak Tegas Importir Nakal

PEMERINTAH akan bertindak keras terhadap pelaku usaha yang memasukkan barang secara ilegal ke Indonesia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan mencabut izin usaha importir yang melakukan penyelundupan. "Kita telusuri importirnya dan begitu dapat, kita cabut izinnya. (Sehingga) Dia tidak pernah bisa lagi melakukan kegiatan ekspor impor," ujar Enggar saat konferensi pers bersama pemusnahan atas barang-barang ilegal di Kantor Pusat DJBC Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Enggar, para penyelundup barang ilegal tidak hanya rugi karena upaya mereka terungkap, tetapi juga akan kesulitan saat berdagang nantinya.

"Tahap berikutnya siapa direksi, komisaris, dan pemegang sahamnya, kita blok saja sebab kalau tidak, (mereka) tidak akan kapok," tegasnya.

Di tempat yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pemusnahan barang-barang ilegal kali ini merupakan yang terbesar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp45 miliar. Pemusnahan itu terdiri atas 142.519 botol minuman keras, 12,9 juta batang rokok, 1 juta keping pita cukai, 720 etil alkohol, dan 11.974 kemasan obat-obatan, komestik, dan suplemen ilegal.

Pemusnahan terbesar itu tidak lepas dari kerja sama antara Bea Cukai, Polri, TNI, kejaksaan, serta kementerian/lembaga terkait yang digalakkan sejak pertengahan tahun lalu. "Ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan keberlangsungan industri dalam negeri," tandasnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan adanya upaya penindakan terhadap ponsel ilegal tersebut membuat produksi ponsel nasional naik secara signifikan.

Pada 2014 Indonesia masih mengimpor 60 juta ponsel dan hanya memproduksi 5,7 juta ponsel. Dengan adanya penindakan, pada 2017 produksi ponsel meningkat hingga mencapai 60,5 juta dan impor turun jadi hanya 11,4 juta.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan secara umum pengawasan di pelabuhan-pelabuhan besar sudah baik. Namun, para penyelundup selalu mencari celah dengan memanfaatkan pelabuhan tikus yang berada di Sumatra Bagian Timur. Karena itu, pihaknya akan mengawasi secara ketat kawasan tersebut.