Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Upaya pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan lahan dengan pembangunan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) menarik minat pengembang swasta. Sayangnya, pembangunan TOD selama ini banyak dilakukan perusahaan milik pemerintah (BUMN).
Presiden International Urban Development Association (INTA) sekaligus Presiden Direktur PT Ciputra Residence Tbk, Budiarsa Sastrawinata, mengatakan pengembang swasta sangat mampu membangun TOD. Untuk itu, ia meminta pemerintah menyerahkan pembangunan TOD kepada swasta. BUMN, kata dia, sebaiknya hanya membangun infrastruktur utama, seperti transportasi umum, listrik, dan air minum yang tidak bisa dikerjakan swasta.
"Infrastruktur dasar sebaiknya pemerintah, tapi kalau gedung dan infrastruktur di dalamnya, sebaiknya dikerjakan swasta. Saat ini sudah banyak BUMN yang membangun properti yang hal itu bisa dikerjakan swasta," ujar Budiarsa dalam seminar bertajuk TOD, New Town, & Affordable Housing di Jakarta, Rabu (14/2)
Diketahui, saat ini pembangunan TOD masih dikuasai perusahaan pelat merah. TOD Stasiun Tanjung Barat, TOD Stasiun Pondok Cina, dan TOD Stasiun Bogor, misalnya, dibangun Perum Perumnas.
Selain itu, TOD Stasiun Juanda dan TOD Stasiun Tanah Abang digarap PT PP Properti (persero) Tbk. Selanjutnya, Adhi Karya juga menggarap sejumlah proyek TOD berkonsep LRT City di beberapa stasiun LRT.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan TOD oleh BUMN itu tidak hanya untuk komersial. Pemerintah memberikan porsi 35% hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adanya porsi 35% untuk MBR membuat kekhawatiran, jika itu dibangun swasta, porsi tersebut akan hilang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved