Peningkatan Ekspor Harus Lintas Sektor

MENTERI Keuangan Sri Mulyani berpendapat untuk mendongkrak nilai ekspor diperlukan kerja kolektif dari lintas sektoral.

Selain itu, kinerja ekspor tidak lepas dari kemampuan industri untuk menghasilkan produk yang kompetitif, berikut kualitas infrastruktur dan sektor jasa penunjang.

"Ekspor merupakan tanggung jawab berbagai institusi. Bukan cuma tanggung jawab Kementerian Perdagangan, tapi juga ditentukan oleh institusi lain. Ekspor juga dipengaruhi banyak hal. Siapa yang bisa memproduksi (barang potensial) dan apakah produk itu kompetitif? Perlu ada upaya untuk meningkatkan competitiveness dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Pertanian," papar Sri dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

Menurut Sri, dukungan pemerintah dari aspek fiskal cukup optimal, baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

Kucuran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur, pemberian kredit ke dunia usaha, serta stabilisasi inflasi, pada akhirnya berdampak pada kinerja perdagangan dan ekspor.

Begitu pun dari sisi pembiayaan khusus, pemerintah sudah membentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna meningkatkan ekspor nasional.

Terhadap keberlangsungan industri manufaktur, pihaknya juga tengah mengevaluasi skema fasilitas pembebasan pajak berupa tax allowance dan tax holiday yang telah ditetapkan sejak 8 tahun lalu.

"Kita evaluasi bagaimana penggunaan tax holiday dan tax allowance bisa meningkat lagi. Dilihat lagi apakah persyaratan yang ditetapkan dulu sesuai strategi industrialisasi sekarang," tukas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Manufaktur meningkat

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin, pertumbuhan industri manufaktur sedang dan besar (IBS) maupun industri mikro dan kecil (IMK), sama-sama naik 4,74% sepanjang 2017.

Kenaikan pertumbuhan IBS disebabkan naiknya produksi industri makanan sebesar 9,93%.

Sektor lain yang pertumbuhannya melonjak 7,94% ialah industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisonal.

Sektor itu berkontribusi pada IBS sekitar 0,54%.

"Untuk industri manufaktur besar dan sedang pada 2017 yang naik 4,74%, ini share paling tinggi dari sektor industri makanan. Kalau ada gejolak (dari produksi industri makanan), ada pengaruh ke industri keseluruhan," kata Kepala BPS Suhariyanto.

Seperti halnya IBK, pertumbuhan IMK juga didongkrak kenaikan produksi industri makanan sebesar 9,2%.

Industri makanan memiliki peran besar terhadap kinerja total produksi IMK lantaran kontribusinya mencapai 30,51%.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya memprioritaskan pengembangan industri yang berorientasi ekspor guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis agar sektor tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di kancah global.

Kemenperin, kata dia, menjalin kerja sama dengan Kemendag.

"Kemenperin ini seperti pemain tengah yang mengirimkan bola ke Kementerian Perdagangan. Tinggal Kemendag yang memasarkannya," kata Airlangga saat raker Kemendag di Jakarta, kemarin.

(E-2)