OJK Buat Layanan Obligasi Daerah

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyediakan layanan informasi penerbitan obligasi daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama pemerintah daerah untuk memperoleh penjelasan dan panduan terkait dengan rencana penerbitan obligasi daerah.

"Hal tersebut kami lakukan karena OJK mendorong penerbitan obligasi oleh pemda (pemerintah daerah) pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai upaya pendalaman pasar keuangan serta alternatif pembiayaan pembangunan daerah," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, melalui rilis yang diterima, kemarin.

Ia berharap layanan informasi obligasi daerah itu bisa menjadi media penyampaian informasi mengenai penerbitan obligasi daerah yang mudah diakses, efektif, dan komprehensif.

"Masyarakat khususnya pemerintah daerah yang butuh informasi mengenai mekanisme, persyaratan, dan tata cara penerbitan obligasi daerah bisa melalui telepon 021-29600150 dan e-mail [email protected]," ujarnya.

Sebelumnya, OJK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta pelaku pasar membentuk Tim Fasilitasi dan Pendampingan Obligasi Daerah yang bertugas meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemda untuk menerbitkan obligasi daerah.

Tim memberikan pendampingan kepada pemda sejak awal proses persiapan yang meliputi hal-hal teknis seperti pemilihan dan penyiapan kegiatan atau proyek yang akan didanai, mekanisme penganggaran, unit pengelola obligasi daerah, serta persyaratan pendaftaran penerbitan obligasi daerah.

Untuk itu, OJK terus menyosialisasikan layanan tersebut, di antaranya melalui pelatihan tentang pengelolaan utang daerah yang berlangsung di Kantor Bappeda Jateng di Semarang, kemarin hingga hari ini.

Pelatihan yang diikuti perwakilan suku dinas, 29 kabupaten, dan 5 kota di Pemprov Jateng itu untuk meningkatkan pemahaman pemda tentang obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan dae-rah berikut implementasinya.

"Pelatihan dan akses informasi ini akan meningkatkan pemahaman serta kapasitas pemerintah daerah saat menyiapkan langkah-langkah lanjutan dalam penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah masing-masing," tutup Hoesen.