Pemerintah Perlu Bentuk Badan Pangan

SILANG pendapat impor beras, menurut Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria, disebabkan antara lain oleh berbedanya data antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

"Perbedaan data tentang ketersediaan beras di antara dua kementerian menunjukkan belum beresnya tata kelola pangan di Indonesia," kata Arif dalam perbincangan dengan Media Indonesia di Gedung Rektorat IPB, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Oleh karena itu, Arif mendesak pemerintah segera merealisasikan badan pangan nasional untuk mengatur tata kelola pangan di Indonesia.
Sejauh pengetahuan Arief, draf badan pangan nasional sudah tersusun, tinggal merealisasikan. "Jadi, nanti urusan data ketersediaan beras termasuk ekspor menjadi tugas badan pangan nasional," ungkapnya.

Arief juga mendorong pemerintah melibatkan perguruan tinggi dalam tata kelola pangan. Perguruan tinggi, kata dia, bisa dilibatkan dalam pendataan, pengunaan satelit untuk memantau persawahan bekerja sama dengan Lapan, serta penciptaan varietas-varietas unggul.

Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi bersama Mendag Enggartiasto Lukita, Mentan Amran Sulaiman, Kepala Perum Bulog Djarot Kusumayakti, dan Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, perengahan Januari lalu mengatakan perlunya upaya untuk menyelesaikan perbedaan data soal perberasan.

Hal itu merupakan salah satu hasil rapat yang direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah perberasan. Rekomendasi lainnya ialah perlunya mengintensifkan operasi pasar dan rastra serta menugasi Bulog mengimpor beras sampai 500 ribu ton. Bulog juga wajib menyerap gabah petani saat panen raya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjamin keputusan mengimpor beras oleh Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton tidak akan mengganggu petani karena bertujuan menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya yang diperkirakan Februari hingga April nanti. Sementara itu, berdasarkan perkembangan terakhir, Perum Bulog menyatakan hanya akan mengimpor beras sebanyak 346 ribu ton.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Andrianto Wahyu Adi mengungkapkan target yang dicanangkan sebelumnya, yakni 500 ribu ton, dianggap terlalu besar dan tidak akan bisa direalisasikan dengan waktu yang begitu singkat hingga akhir Februari. Bahkan, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan jumlah yang telah ditetapkan saat ini akan kembali turun 80 ribu ton hingga total impor beras nantinya hanya 264 ribu ton.

Adrianto menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mendapatkan delapan perusahaan pemenang lelang asal Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan, yang akan mengirimkan beras ke Indonesia.

Enam di antaranya telah meneken perjanjian dan dua lainnya, asal India, sudah mencapai kesepakatan, tapi belum ditindaklanjuti dengan tanda tangan. Dua perusahaan tersebut, lanjutnya, akan memiliki andil sebesar 80 ribu ton dan mereka masih mencari kapal pengangkut serta mencoba mempertimbangkan tenggat yang ada.

"Dengan waktu sekitar lima pekan, sangat sulit mendapatkan perusahaan yang sanggup mengimpor setengah juta ton beras. Banyak yang tidak berani. Terlebih lagi nanti ada libur Imlek," ujar Adrianto saat ditemui di Demak, Jawa Tengah, kemarin.

Jika tepat waktu, ia mengatakan beras asal Thailand dan Vietnam tahap pertama akan tiba di Indonesia dalam kurun 17 hari ke depan. Dari India dan Pakistan butuh waktu lebih lama yakni hingga 24 hari ke depan karena harus melalui pelabuhan Singapura. Dalam importasi beras kali ini, Vietnam paling banyak mengirim yakni 141 ribu ton.(Pra/E-2)