Disepakati 5 Jurus Jaga Inflasi

PEMERINTAH dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2018 agar tetap berada dalam kisaran 2,5%-4,5%. “Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara khusus menyepakati lima langkah strategis,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Senin (22/1). Rapat koordinasi yang digelar di Kantor BI kemarin itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemar-no, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Satgas Pangan Irjen Setyo Wasisto, dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Agusman mengatakan langkah pertama yang dilakukan untuk menjaga inflasi volatile food maksimal di kisaran 4%-5% ialah dengan memastikan kecukupan pasokan pangan. Untuk menjaga agar inflasi harga pangan tidak bergejolak (volatile food) antara lain dengan mengelola kesiapan produksi antarwaktu dan memperkuat cadangan pangan pemerintah dan tata kelola operasi pasar oleh Bulog. Selain itu, memperbaiki manajemen produksi melalui penguatan kelembagaan petani (corporate/cooperative farming), pengelolaan produksi dan pascapanen khususnya pengeringan dan pergudang-an, serta pemasaran dan meningkatkan tingkat rendemen dan kualitas beras melalui revitalisasi penggilingan.

Langkah kedua yang dilakukan ialah mengatur besaran dan timing kenaikan kebijakan administered prices serta mengendalikan dampak lanjutan yang berpotensi timbul, dalam hal terdapat kebijakan penyesuaian administered prices. “Langkah strategis ketiga yaitu memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Langkah strategis berikutnya yaitu memperkuat kualitas data untuk mendukung pengambilan kebijakan,” ujarnya. Agusman mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam rangka mencapai sasaran inflasi jangka menengah sebesar 2,5%-4,5% di 2019, serta 2%-4% di 2020 dan 2021.

Pembentukan 21 TPID
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan seluruh daerah, baik kabupaten maupun kota, akan memiliki tim pengendali inflasi daerah (TPID) tahun ini. Saat ini, dari 500 lebih kabupaten/kota, masih ada 21 daerah yang belum membentuk TPID.
“Ini yang sudah kami minta ke Dirjen Bangda (Pembangunan Daerah) dan Keuda (Keuangan Daerah) kami untuk mendorong (pembentuk-an TPID),” ujar Tjahjo. Tjahjo menyebut TPID yang merupakan kebijakan di era Presiden Jokowi sangat efektif mengendalikan inflasi di bawah 4% dalam tiga tahun berturut-turut.

“Yang belum tinggal 21 daerah, mudah-mudahan tahun ini selesai semua,” kata Tjahjo. Tjahjo menyebut 21 daerah yang belum membentuk TPID mayoritas berada di daerah timur seperti kabupaten/kota di Papua. Tingkat inflasi di 21 daerah yang belum memiliki TPID itu pun, kata dia, cukup tinggi. (Ant/X-10)