Industri Keuangan Pacu Pertumbuhan Bermutu

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan kondisi industri jasa keuangan Indonesia saat ini dalam keadaan prima. Dia pun meminta pertumbuhan industri keuangan bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Terutama dalam hal ini, kata Presiden, kalangan perbankan diminta lebih berani menya­lurkan kredit yang lebih merata menyasar masyarakat serta pengusaha mikro dan kecil. Terlebih, kapasitas penyaluran kredit saat ini masih memiliki ruang sebesar Rp640 triliun dan ketersediaan likuiditas mencapai Rp626 triliun.
“Jangan sampai kredit hanya tersalurkan kepada debitur yang sama dengan size besar. Masyarakat kecil juga harus tersentuh dengan fasilitas perbankan, terutama bisa membimbing usaha mikro naik menjadi usaha menengah. Memang butuh lebih banyak tenaga dan pikiran. Tapi itu harus kita lakukan,” tegas Jokowi saat memberi arahan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018, di Jakarta, tadi malam.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan OJK berkomitmen meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Saat ini momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif. “Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar 5,4%. Terlebih ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan baik dari sisi pemodalan, likuiditas, serta tingkat risiko yang ter­kendali,” kata Wimboh.

Saat ini permodalan lembaga jasa keuangan terpantau kuat. Hingga Desember 2017 misalnya, CAR perbankan sebesar 23,36%. Risk-based capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa juga berada di level tinggi, yaitu 310% dan 492%.
Kuatnya permodalan perbankan juga diikuti likuiditas yang memadai. Pada Desember 2017, rasio alat likuid per non-core deposit (AL/NCD) perbankan tercatat 90,48%, di atas threshold sebesar 50%. Excess reserve perbankan sebesar Rp626 triliun.
Kondisi itu didukung tingkat risiko kredit yang ter­kendali dengan rasio NPL 2,59% gross (1,11% neto) dengan tren menurun. Rasio non-performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga turun jadi 2,96%. “Berdasarkan capaia­n itu, OJK memperkirakan kredit dan dana pihak ketiga perbankan berpotensi tumbuh di kisaran 10%-12%.”

Kebijakan strategis
Pada sisi lain, lanjut Wimboh, OJK mempersiapkan kebijakan strategis untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta memperdalam pasar keuangan. Di antaranya mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, serta mempermudah proses penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional. Selanjutnya, memperluas akses investor domestik serta keterlibatan lembaga jasa keuangan di daerah, meningkatkan penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi, serta menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi hedging nilai tukar. “Terakhir, kami tetap fokus mengawasi industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank,” tutup Wimboh. (E-3)