Pemerintah Efektif Kelola Anggaran

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi defisit anggaran pada APBN-P 2017 tercatat 2,46% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu lebih rendah daripada yang pernah ia sampaikan pada awal Januari yang masih memakai data per 30 Desember sebesar 2,57%. “Defisit kita catat 2,46% dari GDP. Jika dibandingkan dengan UU APBN-P yang sebesar 2,92%, itu lebih kecil,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (15/1) malam. Ia menyebut nilai defisit sebesar 2,46% disebabkan penerimaan negara mencapai Rp1.655,8 triliun atau 95,4% dan realisasi belanja negara sebesar Rp2.001,6 triliun. Defisit anggaran yang turun ke level 2,46%, itu turut menurunkan keseimbangan primer dari yang ditetapkan sebesar Rp178 triliun, tetapi realisasinya mencapai Rp115,5 triliun. Hal itu, kata Sri, menggambarkan pemerintah telah maksimal dalam mengelola APBN.

“Ini menggambarkan bahwa pesan APBN 2017 bisa kita kelola, realisasinya positif dan menggembirakan, dan mendukung momentum ekonomi,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Sri menyebut pendapatan negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2017 melebihi target Rp260,2 triliun. PNBP 2017 mencapai 118,5% atau Rp308,4 triliun.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan naiknya penerimaan negara dari PNBP disebabkan tingginya harga minyak mentah dunia, dan kontribusi dari Freeport Indonesia, serta BUMN. Khusus terkait dengan Freeport, pada 2017 negara menerima dividen dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut sebesar Rp1,4 triliun. “Biasanya kita dapat dividen Freeport interim, tapi dua sampai tiga tahun terakhir ini mereka enggak kasih dividen karena krisis. Baru tahun ini kita dapat lagi. Alhamdulillah di 2017 kita bisa mendapatkan dividen dari saham pemerintah yang di bawah 10% di Freeport,” jelasnya. (Nyu/E-2)