Pemerintah Buka Keran Impor Beras

WACANA membuka keran impor beras yang diusulkan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa saja dipertimbangkan di tengah melonjaknya harga komoditas tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, Rabu (10/1). “Pemerintah seharusnya tidak menutup pintu pada opsi mengimpor beras karena opsi itu bukanlah tanpa alasan. Kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan opsi impor beras harus diambil kalau harga beras mencapai Rp12 ribu per kg,” ujarnya.
Dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium tercatat terus melonjak. Pada Minggu (7/1) harga rata-rata nasional ­beras kualitas medium sebesar Rp11.041, Senin (8/1) meningkat menjadi Rp11.131 per kg, dan Selasa (9/1) meningkat menjadi Rp11.177 per kg.

Menurut Hizkia, opsi impor sebaiknya dipertimbangkan karena harga beras medium sudah membebani ­masyarakat, terutama mereka yang tergolong miskin. Harga beras yang terus tinggi juga dikhawatirkan meme-ngaruhi inflasi nasional yang pada akhirnya berdampak pada kegiatan perekonomian. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bisa saja opsi tersebut dilakukan. Namun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan beras yang akan diimpor bukan merupakan beras kualitas medium, melainkan beras khusus dan dilakukan dalam upaya penguatan stok pemerintah.

“Opsi impor terbuka, tapi saya memilih beras khusus saja supaya kita tidak ada pertentangan dan berhadap-an dengan produksi kita sehingga tidak merugikan petani,” katanya di Jakarta, Rabu (10/1). Hizkia menyarankan pemerintah bisa memanfaatkan kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan mengimpor beras dari Thailand atau Vietnam yang harganya lebih murah daripada di Indonesia. Namun, ia tetap mengingatkan impor beras juga harus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. “Harus dilakukan dengan menyesuaikan pada kebutuhan beras untuk stok dan beras sejahtera,” imbuhnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi mengatakan tak menampik kemungkinan impor beras. Namun, menurutnya, itu bukan satu-satunya cara. Dia menyatakan, saat ini sinergi antarlembaga pemerintah seperti Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog, berjalan baik, terutama dalam menggelar operasi pasar di ratusan titik di seluruh Indonesia.

Operasi pasar
Menurut Agung, pembenah-an distribusi dan pengoptimalan peran Perum Bulog dalam menyerap gabah petani dan menggelar operasi pasar menjadi alternatif yang dapat dilakukan selain impor. Upaya itulah yang kini dilakukan di sejumlah daerah seperti Banyumas, Cirebon, Klaten, Malang, Bali, dan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dua BUMD, yakni PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya, kemarin, menggelontorkan beras medium dari Kemendag di sejumlah pasar.

“Kita libatkan pedagang pasar, berasnya kita titip jualkan di mereka dan setelah itu akan dilakukan evaluasi setiap sore hari berapa banyak yang terjual untuk dilaporkan ke Kemendag,” ujar Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin, kemarin. (Pra/Aya/BB/BN/LD/JS/RS/UL/E-2)