Menko Perekonomian: Tahun Politik bukan Masalah, Melainkan Berkah

PEMERINTAH menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 5,4%. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut dari target tersebut sebesar 0,2%-0,3% disumbang dari berbagai hajatan besar yang berlangsung di tahun politik.

Hajatan-hajatan besar di tahun depan yakni Pilkada di 171 daerah, Asian Games 2018, dan pertemuan IMF-World Bank di Bali. Untuk itu Darmin meminta agar dunia usaha untuk optimistis dan tidak tak perlu wait and see.

"Ada Pilkada dan Asian Games kalau digabung dampaknya terhadap pertumbuhan 0,2%-0,3%. Katakannlah alaminya di 5,1%-5,2% ditambah 0,2%-0,3% pertumbuhan di 2018 bergerak di 5,4%-5,5%. Itu kalau optimistis dan bukan wait and see," ujar Darmin menanggapi tantangan di tahun politik dalam acara Economic Challenges di Jakarta, Selasa (12/12).

Untuk menunjang pertumbuhan tersebut, pemerintah terus memperbaiki sektor birokrasi, tata niaga, dan larangan terbatas (lartas). Terkait lartas, Darmin menyebut dari sekitar 10 ribu produk impor sebanyak 42% terkena lartas.

"Di negara lain hanya 17%-18% yang kena lartas. Kita sedang memaksa supaya jangan cegat semua di pelabuhan, importir pusing ongkos menyimpan barang naik berkali-kali lipat. Untuk itu kita sedang selesaikan sehingga di akhir tahun tinggal 20%," ucapnya.

Adapun untuk mempertahankan investasi yang tumbuh 7% pemerintah juga telah membentuk single submission yang akan beroperasi awal tahun depan.

"Jadi investor hanya perlu datang ke satu bangunan akan kita selesaikan melalui sistem dan ada satgas di kementerian/lembaga dan pemda," kata dia.

Dalam kesempatan itu Darmin juga menilai aktivitas politik yang meningkat di tahun depan bukan sebagai masalah, melainkan berkah. Pasalnya aktivitas ekonomi akan meningkat seiring dengan banyaknya kampanye. Disamping itu ia menilai faktor politik tidak berpengaruh besar ke ekonomi karena koalisi antarparpol yang cair di daerah.

"Saya tidak melihat ada sekutu strategis dalam pilkada. Maka saya tidak melihat dasar untuk terjadi panas di satu daerah bisa saja tapi tidak di daerah lain karena pemainnya berbeda," sebutnya.

Senada, ekonom Universitas Brawijaya Munawar Ismail juga menilai aktivitas Pilkada bisa mendorong kegiatan ekonomi dengan aktivitas kampanye. "Tidak mungkin masyarakat setelah kampanye dapat uang terus disimpan," ucapnya.

Akan tetapi, Munawar meminta pemerintah untuk tetap waspada terhadap petahana yang kemungkinan besar tidak memperhatikan kebijakan ekonomi, sebab lebih fokus kepada kontestasi pilkada. "Kebijakan tidak pada ekonomi produk tapi populis," ucapnya.

"Kedua kalau terpilih kepala daerah baru biasanya akan ada risiko perubahan kebijakan dan itu memberi suasana tidak bagus ke investor di daerah," pungkasnya. (X-12)