Distribusi Gas Bersubsidi tidak Tepat Sasaran

PENDISTRIBUSIAN gas elpiji bersubsidi 3 kilogram di Indonesia tidak tepat sasaran. Lemahnya database masyarakat miskin dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi menjadi penyebab kelangkaan gas yang kerap disebut gas melon tersebut.

"Kita akui database penerima masih lemah. Kebanyakan masih menggunakan data 10 tahun dari BPS. Jadi memang harus ada kepastian data," kata Ketua DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi kepada Media Indonesia di Karawang, Selasa (12/12).

Eri mengapresiasi jika pemerintah daerah akan melakukan penertiban penerima gas elpiji bersubsidi. "Saya apresiasi pemerintah daerah seperti Karawang punya inisiatif, kabarnya akan melakukan penertiban dengan kartu. Kalau saya sarankan kerja sama dengan BPS, dan pastikan datanya tepat," ucapnya.

Sementara itu mengenai kelangkaan gas elpiji secara nasional saat ini, pihaknya memastikan tidak akan terjadi. Ia mengatakan pasokan gas dari Pertamina saat ini dapat memenuhi untuk 18 hari ke depan.

"Kita sudah guyur gas, ini aman dan enggak ada kelangkaan. Bahkan kita amankan alokasi harian dan alokasi tambahan. Aman hingga akhir tahun," ucapnya.

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menyatakan, pihaknya akan berinisiatif membuat kartu penerima gas elpiji bersubsidi.

"Jadi nanti mereka yang menerima akan menggunakan kartu. Saya sudah meminta Disperindag untuk membuatkan itu. Mereka yang menerima subsidi ini merupakan masyarakat miskin. Jangan sampai yang kaya juga mendapatkan, distribusi harus ada kepastian," kata Cellica.

Cellica mengakui permasalahan antrian gas elpiji bersubsidi 3 kilogram, menjadi masalah setiap tahunnya karena minimnya kesadaran masyarakat atas peruntukan gas elpiji bersubsidi.

"Kita melihat banyak yang mendapatkan gas subsidi ini tidak tepat. Makanya dengan kartu, kita meminta kepastian. Mau tidak mereka tidak katakan miskin," terang dia. (X-12)