Persetujuan Investor untuk Holding tidak Bulat

PERSETUJUAN bagi rencana tiga badan usaha milik negara (BUMN) untuk menghilangkan status persero dan menjadi anak usaha holding tambang PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ternyata tidak bulat.

Tidak seluruh investor publik yang menjadi pemegang saham dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam (PTBA) Tbk, dan PT Timah Tbk setuju dengan peralihan status itu.

Jumlah pemegang saham PT Antam yang tidak setuju 5%, PT BA 8%, dan Timah 10%.

Namun, ketidaksetujuan mereka itu tidak memengaruhi hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) ketiga perusahaan pertambangan itu yang lebih banyak setuju.

"Kalau pengambilan keputusan, karena dengan mekanisme kuorum, berarti sudah dianggap setuju semua," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Dengan tercapainya persetujuan dalam RUPSLB itu, secara resmi holding tambang Inalum terbentuk kemarin dengan menerima kepemilikan saham PT Antam, PT BA, dan Timah masing-masing 65% dan Freeport Indonesia 9,36%.

Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebutkan total aset holding naik dari Rp21 triliun menjadi Rp88 triliun.

"Pembentukan holding bertujuan meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara, peningkatan nilai tambah melalui penghiliran dan meningkatkan kandungan lokal, serta efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan," katanya.

Dalam jangka pendek, ia menyampaikan, holding baru itu akan segera melakukan serangkaian aksi korporasi, di antaranya pembangunan pabrik smelter grade alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapasitas sampai 2 juta ton per tahun, pabrik feronikel di Buli, Halmahera Timur berkapasitas 13.500 ton nikel dalam feronikel per tahun, dan pembangunan PLTU di lokasi pabrik penghiliran bahan tambang.

Dalam jangka menengah, lanjut Budi Sadikin, holding BUMN industri pertambangan akan terus melakukan akuisisi dan eksplorasi wilayah penambangan, integrasi, dan penghiliran.

Sementara itu, dalam jangka panjang, holding akan masuk sebagai salah satu perusahaan yang tercatat dalam 500 Fortune Global Company.

Salah satu tujuan pembentukan holding tambang ialah menyiapkan akuisisi terhadap saham milik Freeport McMoran di Freeport Indonesia.

Inalum akan turut dalam due diligence guna menentukan harga wajar saham Freeport milik Mcmoran.

Karena terikat dengan non-disclosure agreement, Budi tidak bisa menyampaikan progres yang ada sampai saat ini.

"Tapi progresnya bagus. Semoga jadi tambah saudara," ujarnya.

Desember tuntas

Presiden Joko Widodo sangat yakin bahwa negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport dapat segera selesai bulam depan.

Proses negosiasi sudah masuk tahap final dengan penjabaran kesepakatan besar, yakni divestsasi saham, smelter, dan stabilitas investasi.

"(Proses negosiasi dengan Freeport) segera akan selesai. Lihat saja," tegas Jokowi saat menghadiri acara CEO Talk, di Jakarta. kemarin.

Keyakinan tersebut dibuktikan dengan beberapa langkah para pembantunya yang serius merampungkan perundingan dengan Freeport.

Salah satunya dengan pembentukan holding tambang.

Holding tersebut akan dibantu BUMN lainnya bila membutuhkan pendanaan untuk menyerap saham Freeport.

(E-1)