Paradise Papers Ungkap Pengemplang Pajak

BOCORNYA dokumen berjuluk Paradise Papers sejak Senin (6/11) telah memperjelas strategi penghindaran pajak oleh sejumlah perusahaan raksasa dunia, politikus, dan pesohor global, termasuk juga beberapa figur terkenal di Tanah Air.

Paradise Paper dipublikasikan gabungan wartawan investigasi dari seluruh dunia. Berisi 13 juta lebih dokumen, temuan yang dilaporkan pertama-tama oleh koran Jerman Suddeutsche Zeitung itu dinamai Paradise Papers karena berasal dari 19 yurisdiksi suaka pajak yang kebanyakan berlokasi di kepulauan Karibia.

Dokumen itu menyimpan data sejak 1950 hingga 2016 yang sebagian besar berasal dari Appleby, perusahaan hukum di Bermuda yang membantu nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak.

Misalnya, menyingkap strategi perusahaan pembuat Iphone, Apple, dalam menghindari kewajiban membayar pajak dengan menempatkan dana di luar negeri. Apple memilih Jersey, sebuah yurisdiksi berpajak rendah milik Inggris.

Juara lomba balap mobil For­mu­la 1 Lewis Hamilton juga disebut-sebut dalam dokumen itu. Surat kabar The Guardian dan BBC melaporkan otoritas pajak Inggris sedang menyeli­diki Hamilton yang diduga tidak membayar pajak untuk pesawat jet pribadinya.

Dokumen itu menyebut Hamilton menerima pengembalian pajak sebesar US$4,4 juta pada 2013 setelah pesawatnya dipindah ke Isle of Man, wilayah Inggris yang menerapkan pajak rendah.

Koneksi Rusia
Secara terpisah, dokumen itu juga membuka keterkaitan Rusia dengan Menteri Perdagangan Ame­rika Serikat (AS) Wilbur Ross. Sang menteri disebut memiliki 31% saham di Navigator Holdings yang merupakan rekanan perusahaan e­nergi Sibur milik Kirill Shamalov dan Gennady Tim­chenko. Shamalov ialah menantu Presiden Rusia Vladimir Pu­tin, sedangkan Timchenko yang sedang dikenai sanksi oleh AS ialah sahabat Putin.

Paradise Papers juga meng­ungkit nama Prabowo Subianto, Mamiek dan Tommy Suharto, San­diaga Uno, juga Kepala BKPM Thomas Lembong. Seperti dilan­sir Deutsche Welle, Prabowo dicatat pernah memimpin Nusantara Energy Resources (NER) yang terdaftar di Bermuda dan ditutup pada 2004.

Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan Prabowo tidak tersangkut dengan NER. “Memang ada entitas itu dulu dibentuk, saya tidak i­ngat persis kapan tahunnya. Ta­pi setahu saya, sejak didirikan, tidak pernah ada aktivitas. Ja­di, saya kira kalau ada nama seperti itu, mungkin ya karena ada listing saja,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (6/11).

Sandiaga Uno, yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, tak menanggapi secara detail kasus tersebut. “Saya sendiri tadi baru baca (soal Paradise Paper),” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/11).

Tommy Suharto disebut sebagai Direktur dan Ketua De­wan Asia Market Investments Ltd, sebuah perusahaan yang ter­daf­tar di Bermuda pada 1997 dan tu­tup di 2000.

Terkait dengan bocoran Para­di­­se Paper itu, para menteri ke­uangan Uni Eropa kini sedang merumuskan daftar hitam (blacklist) berikut sanksi untuk negara-negara yang diduga melindungi para pengemplang pajak. Menkeu Prancis Bruno Le Maire, misalnya, mengusulkan agar negara yang masuk daftar hitam tersebut tidak diperbolehkan mendapat bantuan IMF dan Bank Dunia. (Nov/Mtvn/Ant/AFP/X-11)