Pembangkit Kecil tidak Masuk RUPTL

PEMERINTAH berupaya mengejar target elektrifikasi 96% pada 2019 lantaran masih terdapat 2.500 desa yang belum teraliri listrik. Karena itu, pembangunan pembangkit listrik di bawah 50 Mw dipermudah dengan tidak perlu masuk rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

“Pemerintah juga memberi kesempatan kepada PLN untuk kelistrikan desa di bawah 50 Mw dengan sistem offgrid tidak perlu masuk RUPTL,” jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Jonan menjelaskan Kementerian ESDM telah memberikan kesempatan kepada PT PLN (persero) dan badan usaha untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas di bawah 50 Mw di sistem offgrid serta tidak perlu masuk RUPTL. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 38 Tahun 2016 tentang Percepat­an Elektrifikasi di Perdesaan belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Permen ESDM ini juga memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah berkewenangan memberikan kesempatan kepada badan usaha sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk skala kecil. Selain itu, program percepatan elektrifikasi di perdesaan ini memanfaatkan penggunaan sumber energi terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik. “Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi lebih dari 93%, pada 2019 minimal 96%, kalau kita bekerja keras, bisa 99% pada 2019. Naiknya hampir 3% per tahun, luar biasa sekali. “Dengan capaian itu, terlihat jelas upaya pemerintah untuk terus menerangi seluruh wilayah Indonesia,” tutupnya.

Rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 93,08%. Angka itu melebihi target rasio elektrifikasi pada 2017 yang sebesar 92,75%. (Cah/E-3)