Pentingnya Kemitraan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

MINAT investor swasta terhadap infrastruktur di Indonesia pada umumnya dibatasi oleh isu kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan, dan kepastian hukum.

Proyek-proyek besar terus mengalami penundaan yang lama, sementara perbaikan kapasitas kelembagaan, proses pengambilan keputusan, dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Skala dan signifikansi tantangan infrastruktur Indonesia dalam perjalanannya untuk menjadi anggota dari 10 besar ekonomi global pada 2025 sangat besar. Tantangan itu melibatkan percepatan dan perluasan infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal, air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit.

Program infrastruktur jangka menengah ambisius pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) mencurahkan perhatian yang signifikan terhadap infrastruktur, menguraikan bidang prioritas untuk investasi untuk menerjemahkan perencanaan guna memungkinkan peningkatan investasi infrastruktur dan penyertaan modal secara substansial.

"Strategi nyata dalam pelaksanaan public private partnerships dibutuhkan untuk negara ini. Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung dengan investasi infrastruktur," kata Bernardus R Djonoputro, Country Head Deloitte Infrastructure and Capital Projects, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (4/10).

Berkaitan dengan isu infrastruktur di Indonesia, Deloitte akan mengadakan acara tahunan bertajuk 'Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017'. Agenda forum tersebut akan mempertemukan CEO, CFO, C-levels, wali kota, dan pejabat pemerintah untuk membahas dan menemukan solusi infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa lebih cepat. Acara itu akan diselenggarakan pada 19 Oktober 2017 di The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta.

Inisiatif 'Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017' juga merupakan jawaban atas kebutuhan yang mendesak untuk mempertemukan para pemimpin di sektor swasta dan pemerintah terkait ekosistem infrastuktur di Indonesia. Dengan adanya forum tersebut, kebijakan terkait infrastruktur di Indonesia dapat dibahas secara menyeluruh sehingga hambatan berbagai proyek infrastruktur saat ini dapat teratasi.

Beberapa hal penting yang akan disampaikan dalam forum itu antara lain isu-isu terkait kepemimpinan dan advokasi, riset, komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan sektor swasta.

"Dengan lebih dari 2.000 triliun rupiah dibutuhkan investor swasta untuk membangun infrastruktur hingga 2019, forum ini akan mempertemukan para pelaku dan pembuat kebijakan dalam dialog interaktif untuk pengembangan infrastruktur di masa depan," imbuh Bernardus.

Ia juga mengatakan bahwa forum tersebut akan mencakup diskusi mengenai berbagai perspektif termasuk advokasi, kepemimpinan, fakta lapangan, dan hasil riset yang dikomunikasikan dan dibahas bersama oleh instansi pemerintah dan sektor swasta.

"Deloitte Infrastructure and Capital Projects telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus. Ini adalah komitmen kuat kami untuk mengadvokasi hasil public private partnerships yang diterima secara global," pungkas Bernardus. (RO/OL-2)