Swasta Diarahkan Garap Proyek PINA

KEINGINAN pengusaha swasta untuk bisa menggarap lebih banyak proyek infrastruktur ketimbang badan usaha milik negara (BUMN) dapat dilakukan apabila mereka menggarap proyek melalui skema pembiayaan investasi nonanggaran (PINA). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pada 2018 pemerintah akan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema PINA. Menteri Bambang seperti dikutip dalam rilis yang diterima di Jakarta, kemarin, mengatakan partisipasi sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur menyusul prioritas anggar-an pemerintah yang lebih difokuskan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sesuai amanat Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.

"Secara proaktif kami memfasilitasi sektor swasta agar lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Bambang saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin 2017 di Jakarta. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.769 triliun. Dari total anggaran itu, porsi anggaran pemerintah melalui APBN ataupun APBD diperkirakan hanya Rp1.978,6 triliun (41,3%), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2%), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5%).

"Dengan demikian, peranan sektor swasta diharapkan cukup besar yakni mencapai Rp1.751,5 triliun atau 36,5% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia," ujarnya. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan peran swasta perlu ditingkatkan supaya terjadi multiplier effect. "Keputusan Presiden meng-utamakan BUMN sudah baik karena selesai dengan cepat. Namun, kekurangannya tidak menimbulkan multiplier effect sehingga untuk mengatasi itu BUMN bisa gandeng swasta lebih banyak lagi," ujar Lana.

BUMN bisa menjadikan pihak swasta sebagai lapis kedua dari dari sebelumnya lapis ketiga. Contohnya dalam pengadaan barang dan jasa. "Dengan begitu, selain proyek berjalan sesuai target, juga menggulirkan roda perekonomian lebih cepat lagi."