Pemerintah Sukses Kendalikan Inflasi

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memandang tren inflasi sampai akhir tahun akan terkendali, terutama dari komponen harga bergejolak (volatile food).

"Kelihatannya volatile food-nya oke, (inflasi) bisa terkendali. Biasanya volatile food akan berisiko pada periode Desember-Januari. Tapi jika melihat hujannya masih agak baik, itu akan memungkinkan penanaman padi tetap jalan. Ketika hujannya lumayan, hasilnya pasti tidak jelek," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, kemarin.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik kemarin pagi, inflasi September 2017 tercatat 0,13% dengan indeks harga konsumen (IHK) 130,08. Terhadap struktur pembentukan inflasi keseluruhan, komponen volatile food diketahui memiliki andil minus 0,11% lantaran mengalami deflasi 0,67%. Itu disebabkan turunnya sejumlah harga komoditas pangan seperti telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Inflasi komponen inti sebesar 0,35% dengan kontribusi 0,21% dan komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi 0,15 % dengan andil 0,03 %.

Darmin menekankan pemerintah optimistis target inflasi sebesar 4,3% sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 dapat tercapai. "Kita ini kan ingin supaya inflasi itu 3%-4%, ya. Sebenarnya selama per bulan (inflasi) itu 0,25%-0,3% itu oke. Cuma yang penting itu bagaimana komposisinya," tukasnya. Sementara itu, Bank Indonesia memandang inflasi 0,13% month to month (mtm) atau secara tahunan 3,72% (yoy) di September 2017 masih terkendali dan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2017 sebesar 4% plus minus 1%.

"Ke depan, koordinasi kebijakan antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat dalam pengendalian inflasi," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman.

Anggaran kemiskinan
Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo ingin menambah anggaran yang terkait untuk mengatasi masalah kemiskinan pada 2018. "Saya minta APBN di 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertama kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan hal ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," tegas Jokowi. Rapat dihadiri para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan sejumlah pejabat terkait.

"Selain itu, berkaitan dengan ketimpangan, saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah utang sosial, masalah pembukaan bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu," ungkap Presiden. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintah kini memang fokus mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya itu bisa terganggu jika tidak ditopang situasi politik dan keamanan yang memadai. Apalagi, kata Pramono, menjelang 2018-2019, situasi politik cenderung dinamis. Karena itu, Presiden mengingatkan jajarannya fokus bekerja guna merea-lisasikan program pemerintah.

Menurutnya, langkah pemerintah di sektor ekonomi berada di trek yang benar. Salah satu buktinya peringkat kemudahan dalam berbisnis Indonesia yang membaik. (Try/Pol/E-2)