Pemerintah Terus Genjot Investasi Migas

PEMERINTAH berupaya meningkatkan investasi eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) untuk menunjang kegiatan eksplorasi serta produksi migas yang terus menurun sejak 2014. Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sukandar menjelaskan, pada 2014 total biaya eksplorasi mencapai Rp31,01 triliun dengan perincian Rp12,9 triliun di wilayah kerja (WK) eksplorasi dan Rp18,11 triliun di WK eks-ploitasi. Pada 2016 jumlahnya turun menjadi Rp13 triliun yang meliputi Rp4,2 triliun di WK eksplorasi serta Rp8,8 triliun di WK eksploitasi.

Di sisi lain, dari 270 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) saat ini hanya 87 KKKS yang masuk fase eksploitasi. Sebanyak 183 KKKS masih tahap eksplorasi, baik konvensional maupun nonkonvensional. "Tren penurunan aktivitas dan penanaman investasi eksplorasi migas ini banyak didorong penurunan harga minyak dunia yang belum membaik. Selain itu, gagalnya eksplorasi di laut dalam wilayah timur Indonesia pada periode 2006-2012, peraturan-peraturan yang tidak kondusif, serta kendala nonteknis seperti perizinan," paparnya dalam dialog tentang kinerja eksplorasi migas, di Kantor SKK Migas, Jakarta, akhir pekan lalu.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan. Misalnya, menerbitkan PP No 27/2017 tentang Perubahan atas PP 79/2010. Kemudian bebas bea masuk impor barang dan insentif pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), serta mempercepat pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemerintah juga memberi delapan tambahan insentif pada PSC gross split yang termaktub dalam Permen ESDM No 52/2017 terkait dengan revisi bagi hasil gross split.
Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin mengatakan turunnya investasi berdampak pada kegiatan eksplorasi.

Itu dapat dilihat dari jumlah pengeboran eksplorasi yang menurun dari 96 sumur bor pada 2012 menjadi 34 sumur pada 2016. Untuk memastikan realisasi kegiatan eksplorasi, setiap tiga bulan Kementerian ESDM dan SKK Migas memonitor komitmen dari KKKS yang di-pimpin langsung Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. "Pemerintah pun mendukung akses keterbukaan data migas dan mengintensifkan survei umum dalam menyediakan data yang lengkap untuk eksplorasi."