Senin 18 September 2017, 10:22 WIB

Pertamina Pro Aktif Cegah PNS DKI Jakarta Beli LPG 3 Kg

Annisa Ayu Artanti | Ekonomi
Pertamina Pro Aktif Cegah PNS DKI Jakarta Beli LPG 3 Kg

Sosialisasikan keamanan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non subsidi di Kec. Duren Sawit, Jakarta, Senin (28/8). Sosialisasi tersebut bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat beralih menggunakan LPG non subsidi. -- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

 

PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region III menyatakan bekerja sama dengan Hiswana Migas untuk mengawal pelarangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang mengkonsumsi elpiji tiga kg.

Hal tersebut dikatakan Area Manager Communication and Relations Pertamina MOR III Jawa Bagian Barat (JBB) Yudy Nugraha setelah diberlakukannya Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Larangan Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran tiga kg.

Ia menuturkan sosialisasi terus dilakukan kepada agen dan pangkalan penjual elpiji tiga kg supaya tidak menjual elpiji tiga kg kepada PNS. Elpiji tiga kg hanya dijual untuk masyarakat tidak mampu karena masuk dalam perhitungan subsidi. Sedangkan PNS tergolong masyarakat mampu yang tidak berhak menerima subsidi.

"Pelarangan karena PNS kan sudah termasuk masyarakat mampu sedangkan elpiji tiga kg hanya untuk masyarakat miskin. Kami dan Hiswana Migas turut mendukung dan sosialisasikan ke seluruh agen dan pangkalan. Supaya semua PNS ikut pada instruksi tersebut," kata Yudy di Jakarta, hari ini.

Selain pelarangan pada PNS, dalam seruan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebutkan pelarangan konsumsi elpiji tiga kg juga diberlakukan kepada pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan masyarakat wilayah DKI Jakarta yang berpenghasilan lebih dari Rp1,5 juta per bulan atau masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan masyarakat tudak mampu.

"Untuk tidak menggunakan elpiji tabung ukuran tiga kg dan beralih menggunakan elpiji tabung selain ukuran tiga kg," dalam seruan Gubernur DKI Jakarta.

Yudi menambahkan, untuk wilayah MOR III, pelarangan PNS membeli atau mengkonsumsi elpiji tiga kg tidak hanya diberlakukan di Kota DKI Jakarta tetapi juga diberlakukan di 27 kabupaten atau kota. "MOR III di 27 kabupaten atau kota," tutup Yudy. (MTVN/OL-7)

Baca Juga

Antara/Galih Pradipta

Soal Hilirisasi Industri, Bahlil : RI Tidak Mau Didikte dan Ditipu

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 24 Mei 2022, 21:13 WIB
Salah satu bentuk hilirisasi industri itu berupa pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik joint venture antara Hyundai-LG di Karawang,...
Ist

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Halal Industry Event 2022

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 24 Mei 2022, 21:05 WIB
Kolaborasi riset diperlukan untuk menciptakan nilai tambah produk-produk halal Indonesia agar masuk dan berjaya di pasar...
Dok. Pribadi

UNDP Dorong Milennial Berinvestasi Bijak untuk SDGs.

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 24 Mei 2022, 21:02 WIB
Tren investasi saat ini telah mencapai perubahan mendasar karena semua orang dapat memilih dan memutuskan instrumen mereka dengan cara yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya