Dorongan Transaksi Nontunai Terus Gencar Dilakukan

PEMERINTAH semakin mendorong masyarakat untuk melakukan Gerakan Nasional Nontunai dk setiap transaksi salah satunya di sektor transportasi. Hal ini ditandai dengan komitmen. Bank Indonesia bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perjanjian pengembangan transaksi nontunai dalam sistem transportasi di Jabodetabek.

"Kita sambut baik gerakan nontunai bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia dan kementerian pusat serta daerah. Semua bansos juga akan dilakukan nontunai oleh pemerintah. Bahkan saat ini juga sebanyak 43 ruas jalan tol sama-sama bekerja sama agar terintegrasi lewat transaksi nontunai," ujar Gubenur Bank Indonesia Agus Martowardojo usai penandatanganan MoU Kemenhub, BI dan Pemprov DKI di Jakarta, Rabu (6/9).

Agus berharap pembayaran nontunai di sistem transportasi ini diikuti pula oleg kota-kota lain.

"Kami harapkan Jakarta menjadi role model yang nantinya di ikuti oleh kota kota lain untuk mengadopsi model ini," lanjut Agus.

Agus menyampaikan harapan bahwa integrasi tersebut akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara nontunai. Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Agus menambahkan guna mewujudkan integrasi pembayaran transportasi Jabodetabek, salah satu tantangan adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk 2 entitas berbeda," katanya.

Pertama, unit usaha yang berada dibawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN. Kedua, konsorsium yang berada dibawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang juga dikelola oleh BUMD.

"Kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi," tambahnya.

Selain itu, lanjut Agus, harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran yaitu Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) di jalan tol yang saat ini tengah dirancang oleh Kementerian PUPR.

"Dengan sinergi seluruh pihak, integrasi pembayaran transportasi diharapkan dapat segera terwujud, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih aman dan efisien,"kata Agus.

Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya integrasi nontunai ini, akan memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data pengguna moda transportasi.

"Bagi pemerintah, selama ini kita agak sulit setiap kali survei. Tapi dengan sistem pembayaran ini, bagi operator sistem ini pengumpulan pendapatannya akan cashless, tidak tercatat pada pengelola formal dan menjadi lebih mudah," ujarnya.

Budi mengatakan pihaknya mencatat pergerakan di Jabodetabek ada 40 juta pergerakan setiap hari dan angkutan umum baru menangani 24% jadi angkutan umum belum maksimal.

"Commuter Line bisa menampung 1 juta orang Transjakarta 400 ribu orang. Ini akan jadi lebih baik saat MRT dan LRT selesai. Sistem pembayarannya harus terintegrasi. Kita tidak mau dompet kita tebal, karena itu kita mau solusi untuk menyelesaikan masalah," kata Budi.

Sistem pembayaran nontunai terintegrasi ini lanjut dia membuat akan bisa melacak pergerakan masyarakat dan sertamelihat kecenderungan masyarakat memilib moda transportasi apa agar di kemhdian hari bisa merencanakan lebih baik.

"Pengumpulan pendapatannya akan cashless jadi tidak akan tercecer di bangku-bangku pengemudi. Kita akan banyak mengikutkan operator swasta agar operasional nya jadi lebih baik," ujarnya. (OL-6)