Ketua LKPP: Korupsi Musuh Besar Pengadaan Barang dan Jasa

KETUA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, menegaskan, korupsi masih menjadi musuh besar dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan di semua lini.

Bentuk korupsi beragam, antara lain pengadaan fiktif, penggelembungan anggaran (mark up) serta kick back.

"Kadang ada juga iming-iming, ancaman yang dilakukan oleh teman-teman saya juga di pemerintahan terutama di daerah. Itu musuh kita bersama," ujar Agus, didampingi Sarah Sadiqa sebagai Deputi bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP dalam acara temu nasabah dan sosialisasi e-katalog LKPP yang digelar Ayooklik, di Jakarta, Kamis (31/8).

Agus mengatakan, pengadaan barang dan jasa harus mengedepankan prinsip cepat, mudah, dan akuntabel. Karena model e-purchasing diterapkan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

"LKPP juga terus berpikir untuk menciptakan suasana pengadaan barang dan jasa yang cepat," ucapnya.

Terkait peran e-commerce dalam proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia, Agus menekankan kerja sama dengan LKPP bukan semata proses dagang, tapi juga membangun sistem yang baik dan menguntungkan semua pihak.

E-commerce atau online shop, kata Agus, punya peran penting untuk memastikan ketiga prinsip bisa berjalan dengan baik.

"Kita punya tujuan mulia, memudahkan, mempercepat dan akuntabilitas," tambahnya.

CEO Ayooklik, Basuki Surodjo, menjelaskan, digelarnya acara costumer gathering dan sosialisasi e-katalog untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentang proses pembelanjaan barang dan jasa melalui e-commerce.

"Agar lebih mengetahui proses pembelanjaan barang dan jasa melalui e-purcashing," ujar Basuki.

Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, tren pelaku usaha yang beralih atau mengembangkan usaha ke arah digital semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Sensus Ekonomi 2016 menyebutkan, industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit.

Hal ini mendorong pihaknya memberikan pemahaman yang jelas kepada SKPD agar tidak keliru dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-commerce.

"Saat ini kami juga sudah memiliki 13 cabang yang ada di beberapa kota di Indonesia dengan bermitra dengan pengusaha lokal sehingga mempermudah customer dalam proses pengadaan melalui e-katalog," kata Basuki, yang juga Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Barat.

Rudy Hartono, General Manager Ayooklik, menambahkan, guna menyosialisasikan Ayooklik kepada pengguna e-katalog di seluruh Indonesia, maka untuk 1 tahun ke depan terhitung dari September ini pihaknya akan mengadakan roadshow di 33 provinsi di Indonesia, yang sebelumnya sudah dilakukan di Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, Palembang, Mataram, Kupang, Medan, Yogyakarta, Riau.

Selain itu Gorontalo, Makassar, Manado, Bandung, Bogor, Padang, Samarinda, Pontianak, Tarakan, Palangkaraya, Banjarmasin, Bandar Lampung, Serang, Jambi, Bangka Belitung, Batam, Maluku Utara, Banda Aceh, Bandung, Manokwari, dan Jayapura.

Ditambahkan, semua produk yang disuplai Ayooklik, merupakan barang-barang yang langsung di pesan dari prinsipal resmi di Indonesia, antara lain merek-merek besar kelas dunia yang mendukung antara lain HP, Brother, Panasonic, Epson, Canon, Microsoft, Cisco, Fujitsu, Lenovo, Dell, Asus, Samsung, Fujixerox, Acer.

Ayooklik, sebuah toko daring yang berdiri dan berkembang di bawah naungan PT. Air Mas Perkasa. Dengan motto 'Your Shopping Destination', menghadirkan sebuah online store yang memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. (RO/OL-2)