Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sebanyak 53 Independent power producer (IPP) menyepakati pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
“Sebanyak 53 IPP sepakat tanda tangan termasuk enam PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di antaranya. Ini terobosan besar,” kata Jonan saat menghadiri power purchase agreement (PPA) atau perjanjian kontrak jual beli listrik berbasis EBT antara PLN dan 53 IPP di Jakarta, kemarin (Rabu, 2/8).
Selain Jonan, penandatanganan PPA disaksikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, dan Direktur Utama PT PLN (persero) Sofyan Basir.
Sebelumnya, kesepakatan dengan IPP mencapai 64 pembangkit, tapi 11 di antaranya tidak hadir tanda tangan kesepakatan atau tidak menyetujui kesepahaman.
Terkait dengan itu, Jonan menegaskan dalam perjanjian tidak ada paksaan kepada pengusaha untuk membeli atau menjual listriknya sebab hal itu mengikat kontrak hingga 20-25 tahun ke depan. Yang jelas, kata Jonan, kewajiban pemerintah yakni membuat ketersediaan pasokan listrik semakin banyak. Dengan begitu, tarif listrik akan semakin terjangkau.
“Pemerintah juga paham para pengembang atau mitra PLN dalam bentuk IPP tentu melakukan investasi yang uangnya harus ada tingkat pengembalian wajar. Karena itu, pemerintah akan membuat peraturan penyesuaian supaya tarifnya fair,” jelasnya.
Jonan melanjutkan pemerintah kini juga sedang menyokong pengembangan EBT seperti energi air, bio, surya, dan biomassa termasuk pembangkit tenaga listrik arus laut. Harapannya agar menghasilkan harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu, ia menegaskan perizinan pengembangan energi mendapat prioritas dan kemudahan dari pemerintah.
Ajak investor
Dirut PT PLN Sofyan Basir menambahkan PLN terus mengembangkan EBT untuk mendapatkan energi listrik selain dari energi fosil karena EBT melimpah ruah. “Banyak EBT yang bisa dikembangkan untuk listrik demi menyeimbangkan keekonomian energi,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Sofyan, PLN bekerja keras mengembangkan energi listrik selain dari fosil dan mengupayakan listrik agar dapat dinikmati semua masyarakat.
Bahkan, lanjut dia, proyek 35 ribu Mw ditargetkan selesai sampai akhir tahun ini. Adapun 28 ribu Mw di antaranya sudah dilakukan tanda tangan kontrak dengan sejumlah pengusaha, kemarin.
“Sekarang 28 ribu Mw sudah ditandatangani, transmisi sudah 50% lebih masuk proyek. Distribusi di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan sudah selesai dan tugas kami sampai 2019 membangun cadangan hingga 30%,” ucap Sofyan.
Itu sebabnya, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2017 yang menetapkan patokan harga pembelian listrik dari energi terbarukan terus berupaya mengajak investor menyukseskan pengembangan pembangkit listrik EBT. “PLN berpedoman pada Permen 12 mengajak investor menyukseskan pembangunan (pembangkit listrik) energi baru terbarukan,” pungkas dia. (Ant/E-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved