Daya Beli Turun Dinilai hanya Isu

ANGGAPAN bahwa daya beli masyarakat Indonesia sedang mengalami penurunan akibat lesunya perekonomian diragukan sejumlah kalangan. Salah satunya Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali.
Menurut Rhenald, berdasarkan kajian yang dilakukan timnya, kondisi yang sedang berlangsung ialah perpindahan uang yang terjadi dari kalangan menengah ke atas menuju ke ekonomi rakyat.

“Para elite yang memiliki peran sebagai middleman (perantara/makelar) kini mengalami kesulit­an lalu meneriakkan daya beli turun,” kata Rhenald, Jumat (28/7).

Rhenald melihat daya beli masyarakat justru sedang tumbuh secara sehat. Hal itu bisa dilihat dari aktivitas salah satu perusahaan logistik ternama, JNE, yang terus menambah sumber daya manusia (SDM). Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan tersebut dikatakan Rhenald, merekrut SDM baru hingga 500 orang. Hal itu menandakan kinerja perusahaan yang semakin aktif karena banyaknya proses transaksi yang dilakukan masyarakat.

“Tidak banyak orang tahu bahwa konsumen dan pedagang beras di Kalimantan kini lebih banyak membeli beras dan minyak goreng via Tokopedia dari Surabaya, Lombok, Makassar, dan lain-lain. Juga, tak banyak yang tahu bahwa angkutan kargo udara dari Solo naik pesat untuk pengiriman garmen dan barang-barang kerajinan. Artinya usaha-usaha kecil dan kerakyatan mulai diuntungkan,” jelasnya.

Penurunan penjualan hingga 20% di sektor peritel yang dilaporkan terjadi pada semester pertama 2017 dinilai Rhe­nald merupakan akibat dari pola angkutan umum taksi yang juga menurun hingga 40% tahun lalu.

Rhenald memaparkan sejumlah contoh kasus yang menunjukkan kondisi yang sedang terjadi bukanlah penurunan daya beli, melainkan pergeseran pola.

Dinamika

Pada bagian lain, pemerintah menyatakan terus mencermati dinamika daya beli masyarakat yang menjadi salah satu indikator stabilitas sistem keuangan. Upaya mendongkrak daya beli masyarakat pun terus dilakukan, di antaranya dengan memastikan pelaksanaan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran.

“Kalau dari sisi total penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat miskin tidak mengalami per­ubahan. Justru malah akan ada kenaikan. Maka dari itu, persiapan untuk peningkatan terus dilakukan, terutama dalam mengidentifikasi dalam pendistribusian,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Pemerintah pun mencermati indikasi pertumbuhan kinerja ritel yang tidak sesuai dengan harapan. Begitu pula terhadap kebijakan penyesuaian tarif listrik golongan 900 volt-ampere (VA). Pertumbuhan kredit dan risikonya juga perlu diperhatikan. Sri Mulyani pun mengakui daya beli masyarakat yang tengah lesu dapat mengancam stabilitas perekonomian.

Kendati demikian, pemerintah tetap berupaya mencari skema untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan memperluas jumlah penerima kartu PKH pada 2018 menjadi 10 juta jiwa. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang mencoba mencari jalan agar berbagai hal yang berkembang dalam sepekan terakhir terkait dengan daya beli dapat diselesaikan. (Tes/X-6)